Artikel
Maulidi Zikri Nur
Harapan Baru kepada Presiden Jokowi

Regulasi UU Anti Hoax Untuk Ciptakan Masyarakat Cerdas Literasi dan Teknologi

Teknologi adalah berbagai macam barang yang dibuat untuk mempermudah dan membuat manusia merasa nyaman  dalam menjalankan kehidupannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Teknologi adalah 1) Metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan; 2) keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat mempengaruhi gaya hidup yang semakin mencolok. Pada zaman dahulu, teknologi menjadi suatu hal yang yang sangat “Spesial” dan sangat asing ditelinga masyarakat. Namun, sekarang teknologi sudah menjadi hal yang umum bagi banyak orang untuk berinteraksi satu sama lain.

Akan tetapi, perkembangan teknologi informasi ini tidak terlepas dari berbagai isu baru terkait etika, salah satunya adalah berita hoax. Hoax digunakan untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengar untuk mempercayai sesuatu.

Berita hoax dapat menyebabkan munculnya fitnah, pembunuhan karakter, perang pernyataan di media sosial, putusnya silahturahmi dan rusaknya kerukunan hidup masyarakat. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat dan budaya yang ada di dalam kehidupan sosial. Selain itu adanya budaya berbagi informasi dalam masyarakat yang membuat persebaran informasi semakin luas dan sulit terbendung.

Kata Hoax pertama kali digunakan oleh orang Amerika yang mengacu pada sebuah judul film “The Hoax” pada tahun 2006 yang disutradarai oleh Lasse Hallstrom. Film ini dinilai mengandung banyak kebohongan, sejak saat itu istilah ”hoax” muncul setiap kali ada sebuah pemberitaan palsu atau sebuah informasi yang belum tentu ke valid-an nya. Sedangkan menurut Robert Nares, kata Hoax muncul sejak abad 18 yang merupakan kata lain dari “hocus” yakni permainan sulap.

Konten-konten yang berisi berita palsu atau hoax ini masih banyak beredar hingga sekarang. Konten tersebut biasanya dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab hanya untuk melecehkan atau merendahkan pihak tertentu dan hanya untuk mencari uang.

Konten hoax ini bisa dibuat oleh siapapun tanpa Undang-Undang yang jelas hingga saat ini. Konten hoax ini banyak bermunculan dari situs-situs terkenal seperti YouTube, blog pribadi, bahkan sampai ke judul-judul berita sekalipun.

Data yang dipaparkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut ada sebanyak 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu dan ujaran kebencian (hate speech).

Gara-gara berita hoax, banyak persatuan jadi perpecahan, persahabatan jadi permusuhan, diskusi jadi perdebatan, keramahan menjadi kemarahan, ketenangan menjadi keresahan, dan kedamaian menjadi kerusuhan.

Parlemen pada saat ini sudah melakukan tindakan terhadap penyebar hoax dengan membuat beberapa pasal antara lain, KUHP, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Tidak hanya itu, penyebar berita hoax juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian dan yang telah diatur dalam KUHP dan UU lain di luar KUHP.

Hoax akan tetap semakin bertambah dan bersemayam jika kita tidak peduli dan membiarkannya. Indonesia menjadi salah satu negara paling aktif dalam media sosial sehingga Indonesia menjadi lahan empuk untuk menyebarkan berita hoax.

Dari hukum yang dibuat oleh pemerintah, jumlah penyebar hoax semakin besar tidak berbanding lurus dengan jumlah persidangan yang seharusnya juga besar. Dengan masih belum mampu menjerat beberapa pelaku hoax, sangat disayangkan pemerintah hanya melakukan pemblokiran terhadap situs-situs hoax.

Sementara si pembuat berita hoax masih dapat terus berproduksi melakukan ancaman dan memperluas ruang gerak. Semakin berkembangnya hoax di masyarakat juga mendorong beberapa pihak dalam mulai melawan penyebaran hoax.

Berdasarkan Pasal 20A UUD 1945, DPR merupakan lembaga tertinggi yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dari fungsi-fungsi tersebut, maka fungsi Legislasi yang berfungsi untuk membuat Undang-Undang yang akan bisa mencegah penyebaran berita hoax ini.

DPR perlu membuat aturan perundang-undangan yang lebih kuat lagi sehingga mampu menjerat semua pelaku penyebar berita hoax yang terus bertambah setiap waktu

Pencegahan kuatnya arus informasi hoax dapat dilakukan dengan meningkatkan literasi masyarakat melalui peran aktif pemerintah, pemuka masyarakat dan komunitas, menyediakan akses yang mudah kepada sumber informasi yang benar atas setiap isu hoax, melakukan edukasi yang sistematis dan berkesinambungan serta tindakan hukum yang efektif bagi penyebarnya.

Bukan hanya itu, diperlukan juga langkah antisipasi, yaitu melakukan pembekalan kepada masyarakat mengenai pengetahuan akan internet sehat dengan literasi media sehingga dapat mengenali ciri-ciri berita hoax, dan penerima berita dapat mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dalam mengambil makna dari suatu berita.

Sebagai pembaca yang baik, kita harus bersikap lambat dalam mempercayai informasi yang diperoleh dengan cara mencari kebenarannya ke beberapa sumber yang terpercaya.



Kembali ke artikel lainnya readers
© Copyright 2019. All Rights Reserved