Artikel
Syahrul Kirom
BUMN untuk Pembangunan Negeri

Membangun Perusahaan BUMN Berdaya Saing Kuat

Tanggung Jawab moral perusahaan di Kementerian BUMN semakin perlu mendapatkan perhatian khususnya nantinya pada era Presiden Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin untuk lima tahun ke depan 2019-2024.  Tanggung Jawab dan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) perlu dikedepankan oleh stakeholder atau direksi Perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat dalam dunia Internasional.

Empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia masuk dalam daftar perusahaan publik terbesar di dunia pada 2019 yang dirilis majalah ekonomi asal Amerika Serikat (AS), Forbes. Keempat BUMN yang masuk daftar yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (Kompas, 13/06/2019).

Berpijak dari 4 perusahaan BUMN tersebut, maka beberapa anak perusahaan BUMN seperti PT Perum Perhutani, PT Antam, PT Jasa Marga, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Intra Asia Corpora, PT Perkebunan Nusantara III,  PT Perikanan Nusantara, PT Kereta Api Indonesia,  PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II, PT Taman Wisata Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, PT Pertamina, PT Rajawali Nusantara. PT Perusahaan Gas Negara.

Karena itu, anak perusahaan BUMN setidaknya perlu mengedepankan nilai nilai aspek etis dalam corporate governance untuk menuju perusahaan pada kementerian BUMN agar memiliki daya saing yang kuat dan unggul pada dunia Internasional. Pertama, corporate governance tidak boleh dengan sengaja mengakibatkan kerugian langsung, maksudnya setiap perusahaan atau pemegang saham, stakeholder, tidak diperbolehkan  menjual produknya yang berakibatkan merugikan orang lain, meskipun dipasaran produk itu dibutuhkan masyarakat, tapi tindakan menjual produk itu melanggar kaidah hukum dan aturan undang-undang, hal inilah disebutkan dengan unsur sengaja menyebabkan kerugian langsung. Contohnya, ketika ada perusahaan yang bergerak dibidang tekstil mempunyai ide untuk memproduksi pembalut wanita yang tahan lama, harapanya tentunya bahwa produk baru ini akan laris, sebab banyak perempuan yang akan memilih setiap produk yang akan menjamin keamanan optimal bagi kaum peremuan, akan tetapi, pada saat pembalut ini dipasarkan timbul keyakinan bahwa pembalut itu akan mengakibatkan kanker dan melalui peraturan hukum banyak produk yang dilarang beredar. Daripada mengalami kerugian total, pihak stakeholder Perusahaan itu memutuskan untu menjual produk yang malang dengan harga murah di negara sendiri maupun di negara tetangga. Supaya sekurang-kurangnya dari uangnya akan kembali.

Kedua, corporate governance harus menghasilkan lebih banyak manfaat daripada kerugian bagi negara di mana mereka beroperasi. Contohnya, ketika ada perusahaan yang mencari kayu tropis dan untuk menebang hutan di negara berkembang seperti Indonesia yang menghasilkan devisa  untuk negara dan menyediakan kesempatan kerja yang sangat dibutuhkn, tapi kalau penebangan itu berlangsung secara tak terkontrol, akibat jangka panjang bagi negara Indonesia (BUMN) itu bisa fatal, sepert erosi, banjir, kehilangan hutan asli yang tidak mungkin diganti lagi. Untung untuk jangka pendek, tidak seimbang dengan rugi jangka panjang. Setiap corporate governance harus memiliki paradigma dan tanggung jawab sendiri dengan memandang derajat untung dan rugi bagi negara (BUMN) di mana mereka melakukan kegiatan ekonomisnya.

Ketiga, dengan kegiatan corporate governance itu harus memberi kontribusi kepada pembangunan negara Indonesia  di mana perusahaan itu beroperasi. Maksudnya setiap perusahaan harus menghasilkan lebih banyak hal yang baik daripada hal yang jelek bagi BUMN. Tetapi harus menyumbangkan juga bagi pembangunan perekonomian nasional. Dalam konteks ini, pembangunan dimengerti sesuai renstra strategis Kementerian BUMN. Hal itu Sesuai pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2003, maksud dan tujuan  pendirian BUMN adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan  perekonomian nasional.

Keempat, corporate governance harus menghormati Hak Asasi Manusia dari semua karyawannya, maksudnya ini terkait dengan upah dan kondisi kerja, di banyak negara berkembang seperti di Indonesia pada perusahaan yang mungkin belum membayar upah pada pekerja. Dalam hal upah-misalnya-menjadi hak karyawan memperoleh upah yang cukup untuk bisa hidup secara layak bersama keluarganya.

Kelima, corporate governance, para pemangku kepentingan perusahaan negara harus bersinergi dengan pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian BUMN  untuk mengembangkan dan menegakkan “background institutions” yang tepat. Kementerian BUMN harus memperkuat kegiatan ekonomi dan industri bagi negara Indonesia seperti perusahaan-perusahaan negara di Bidang Jasa, Telokomunikasi, Konstruksi, Pertanian, Perdagangan serta Pertambangan dan Perminyakan. Dengan cara meningkatkan disipilin sosial, di negara Indonesia sangat rendah sekali disiplin sosialnya, misalnya tidak adanya perawatan jalan-jalan raya, jembatan dan fasilitas umum yang terkait dengan kegiatan wilayah perusahaan negara, dengan adanya perawatan jalan raya dapat mengurangi kecelakaan atau perawatan hutan dapat menghindari banjir maupun kebakaran.  Hal ini sangat penting sekali untuk membentuk citra positif dari BUMN. Sehingga diharapkan corporate governance dapat memberi kontribusi yang berarti bagi pembangunan negara Indonesia dan dapat membangun BUMN untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Semoga.

 



Kembali ke artikel lainnya readers
© Copyright 2019. All Rights Reserved