Artikel
Nodi Herhana
Sumber Daya Manusia untuk Indonesia Maju

REVOLUSI MENTAL PANCASILA SEBAGAI PRAKTEK PEMBEBASAN MENUJU INDONESIA MAJU

Sumber Daya Manusia Indonesia

Masyarakat indonesia sudah tidak asing lagi dengan istilah “revolusi mental”. Ya, jargon itu populer pertama kali saat masa kampanye pilpres 2014 oleh Presiden Joko Widodo. Untuk merealisasikan hasratnya itu kemudian dituangkan dalam sebuah  kebijakan Intruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Sebenarnya dengan program yang visioner dan menggebrak tersebut menimbulkan optimisme publik terhadap pemerintah, namun yang kita saksikan hari ini ternyata pemerintah belum konsisten menjalankan kewajibannya itu.  Mereka justru sibuk membangun infrastruktur diseluruh Indonesia sehingga pembangunan Sumber Daya Manusia terkesan diabaikan. Presiden Joko Widodo berdalih periode pertama masa jabatannya fokus membangun infrastruktur dan berjanji (lagi) untuk fokus membangun SDM Indonesia di periode masa jabatannya yang kedua, beruntung beliau masih diberikan amanah untuk melanjutkan tugasnya yang belum selesai itu.

Jika bicara tentang SDM Indonesia sebenarnya tidak kekurangan orang-orang pintar, namun hanya sedikit saja yang bermoral baik. Sebagian pihak memanfaatkan kepintarannya dan kewenangannya untuk kepentingannya sendiri. Lihat saja betapa sering dan banyak pejabat negara yang masuk penjara gara-gara korupsi. Para pejabat itu tentu bukan orang sembarangan, mereka orang pintar bahkan bergelar Master dan Doktor. Dengan otaknya mereka mengelabuhi rakyat, sayang sekali tidak mendengarkan hati nurani yang sejatinya selalu mengarahkan untuk selalu berbuat baik.

Degradasi Moral Bangsa

Dewasa ini munculnya era disrupsi disamping membawa perubahan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi disisi lain menimbulkan kegelisahan moral bagi bangsa berkembang seperti Indonesia. Bukan hal mudah, kesenjangan sosial yang semakin nyata dan turbulensi politik yang semakin tidak terkendali membuat Indonesia kehilangan arah dan pondasi kebangsaan meluntur. Masyarakat Indonesia masih terlalu latah dengan kebudayaan asing yang sejatinya bertentangan dengan adat ketimuran yang gotong royong, ramah dan sopan santun. Kemampuan masyarakat Indonesia yang local genius atau memiliki sifat selektif dalam menerima nilai dari bangsa asing semakin hari semakin melemah, sehingga sangat mudah untuk menjadi “pengekor” dari kebudayaan asing tanpa mampu mempertahankan jati dirinya.

Gempuran dari berbagai arah angin menyebabkan Indonesia menjadi sesak nafas. Belum selesai dengan satu persoalan sudah muncul lagi persoalan baru yang lebih besar. Celakanya, lemahnya budaya literasi masyarakat Indonesia seperti luka yang disiram air garam, artinya sangat mudah terprovokasi oleh berita bohong yang disebar oleh oknum-oknum pemecah belah bangsa. Lewat media sosial hari-hari ini penggiringan opini publik menjadi mudah untuk dilakukan. Hanya dengan satu postingan bisa membuat geger satu negara Indonesia, betapa luar biasanya pengaruh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini.

Generasi muda yang menjadi harapan dan masa depan bangsa Indonesia terasa sangat rentan dalam menghadapi pusaran badai degradasi moral saat ini. Terlalu banyak berita-berita di media cetak dan elektronik tentang mirisnya kelakuan para remaja milenial ini, mulai dari terjerumus pada minuman keras, narkoba, seks bebas, pembullyan, hingga tawuran yang menyebabkan korban jiwa. Berbagai hal diatas tidak mungkin untuk dibiarkan begitu saja. Butuh komitmen dari berbagai pihak untuk menyelamatkan generasi muda dari jurang kehancuran.

Revolusi Mental Pancasila

Saya terinspirasi oleh seorang tokoh aktivis pendidikan dan kemanusiaan, Paulo Freire, dia seorang  yang memiliki keyakinan bahwa pendidikan mampu membebaskan manusia dari berbagai belenggu perbudakan sistem pemikiran yang melemahkan derajat manusia sebagai manusia. Titik tumpu dari pembebasan itu adalah pendidikan. Tak terelakkan lagi bahwa untuk “membebaskan” Indonesia dari belenggu degradasi moral adalah dimulai dengan pendidikan. Pembangunan Sumber Daya Manusia harus mendasarkan prosesnya dari pendidikan. Kita masih ingat ketika Jepang kalah Perang Dunia II luluh lantak oleh dua bom atom dan hanya dalam waktu yang relatif singkat mampu bangkit lagi dari ketepurukan, ternyata rahasianya adalah mereka memfokuskan pembangunan manusia melalui pendidikan.

Semangat revolusi mental yang digalakan pemerintah harus bernafaskan ideologi negara. Revolusi mental Pancasila menjadi sangat relevan untuk menjadi sebuah gerakan nasional. Untuk memperkuat sosialisasi Empat Pilar (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika) yang digencarkan MPR, pemerintah dirasa sangat perlu menggaungkan kembali semangat revolusi mental Pancasila ditengah-tengah masyarakat yang semakin lupa akan ideologi negaranya. Sasaran utama gerakan revolusi mental Pancasila adalah pendidikan. Menghidupkan kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dinilai cukup penting dilakukan. Meskipun sudah terkandung dalam mapel PPKN, kehadiran mapel PMP akan menambah daya dorong generasi muda Indonesia untuk lebih mengenal dan memahami nilai moral Pancasila. Ketika generasi muda sudah mengenal dan memahami lebih dalam tentang nilai moral Pancasila, besar harapannya akan terinternalisasi dan teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Tidak hanya terbatas dipendidikan formal di sekolah, gerakan revolusi mental Pancasila juga perlu dimasifkan hingga ke akar rumput. Hal ini bisa dikoordinasikan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau (BPIP). Sepak terjang BPIP sejatinya telah dinantikan oleh masyarakat luas. Program-program yang tidak menyentuh akar rumput akan menyangsikan kinerja dari badan bentukan Presiden ini. Gerakan revolusi mental Pancasila ini bisa menjadi senjata pamungkas pemerintah dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah mengatasi degradasi moral saat ini. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik, pemerintah sebagai otoritas pengurus dan pengatur warga negara memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk mengantarkan masyarakat menuju masyarakat yang adil, makmur dan bermoral Pancasila.

Terakhir, tanggung jawab untuk “mengobati” degradasi moral masyarakat tidak hanya terbebani ke pemerintah saja. Setiap elemen masyarakat juga punya andil besar dalam menyukseskan setiap program baik yang dicanangkan pemerintah. Disetiap sendi kehidupan, diberbagai sektor pemerintahan, sudah seharusnya bersama-sama kita membangun Indonesia menjadi lebih baik, karena berawal dari SDM bermoral menjadikan Indonesia maju.

 



Kembali ke artikel lainnya readers
© Copyright 2019. All Rights Reserved