Artikel
Yudhisti Ramadiantio
Sumber Daya Manusia untuk Indonesia Maju

Fokus di Vokasi Untuk SDM Unggul

Memasuki era industri 4.0, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu kunci keberhasilan dan kesuksesan Indonesia. Untuk itu SDM Indonesia harus mampu lebih produktif dan  berdaya saing di segala bidang baik di tingkat regional maupun global.

Presiden Joko Widodo pada pidatonya tanggal 14 Juli 2019 menyampaikan berbagai visi Indonesia, salah satunya adalah pembangunan SDM sebagai kunci Indonesia maju di masa depan. Presiden juga menyinggung soal kualitas pendidikan yang akan terus ditingkatkan, dimana pada masa pimpinan periode keduanya akan membangun lembaga manajemen talenta, vokasional training, dan vokasional school. Wapres Jusuf Kalla menambahkan bahwa perbaikan pendidikan tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan dukungan dari industri, supaya dapat melangkah bersama untuk menjalankan kemajuan teknologi.

Para menteri Kabinet Kerja turut mendukung pencapaian visi tersebut, antara lain Kementerian PUPR telah melakukan regenerasi dengan mengusulkan ASN kelahiran 1965 sampai dengan 1975 menjadi Pejabat Tinggi Pratama, sementara Kementerian Perhubungan akan memberikan diklat gratis khususnya kepada masyarakat kurang mampu melalui sekolah-sekolah yang dibawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Saat ini di Indonesia terdapat tiga tingkatan lembaga vokasi yaitu Politeknik, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Balai Latihan Kerja. Perhatian lebih diperlukan untuk meningkatkan kompetensi lulusan SMK, karena berdasarkan data BPS persentase lulusan SMK yang menganggur menempati urutan teratas dalam data pengangguran sebesar 11,24 persen padahal terdapat lulusan SMK sekitar 1,4 juta orang per tahun. Lulusan SMK  dituntut  untuk dapat siap bekerja baik oleh dunia usaha maupun dunia  industri sesuai dengan pendidikan ketrampilan yang telah ditempuh.

Terdapat tiga penyebab utama terkait permasalahan ini, yaitu pertama ketersediaan tenaga pendidik yang produktif bagi SMK, kedua berupa sarana dan prasarana pendidikan yang masih terbatas, dan ketiga ketimpangan antara kompetensi keahlian yang ada di SMK dengan yang dibutuhkan oleh industri.

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono pada Mei 2019 mengatakan ketersediaan guru produktif di Indonesia untuk mengajar, khususnya di SMK, masih sangat minim sekali. "Pemerintah sejak tiga tahun terakhir fokus pada upaya revitalisasi pendidikan vokasi mencakup SMK dan politeknik. Hanya persoalannya, SMK mengalami kekurangan guru produktif hingga 100 ribu lebih," kata Agus.

Untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik SMK tersebut, Pemerintah pada tahun 2018 telah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dimana salah satunya mengoptimalkan tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi menjadi guru. Namun hal ini dirasa masih belum dapat memenuhi kebutuhan tenaga pengajar SMK.

Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mendata tenaga pengajar yang saat ini kurang produktif, kemudian melakukan kegiatan Training of Trainer (ToT) kepada guru SMK, dimana pengajarnya merupakan guru SMK yang terpilih dan telah memiliki kualifikasi tertentu. Kemendikbud dapat menentukan kriteria guru yang dapat menjadi Trainer, misalkan telah memiliki keahlian ganda, lama mengajar telah lebih dari 5 tahun, dan memiliki sertifikasi keahlian yang sesuai. Guru yang menjadi trainer diutamakan berdomisili dekat dengan daerah tempat menjadi trainer, sehingga diharapkan komunikasi dengan guru yang diberikan pelatihan dapat terus terjalin walau pelatihan telah selesai dilakukan.

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah instansi maupun organisasi. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggarakannya suatu proses baik itu usaha, pembangunan, maupun proyek. Sarana dan prasarana merupakan salah satu penunjang yang penting untuk tercapainya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai di SMK mutlak diperlukan, mengingat hal ini menjadi kelebihan lulusan SMK dibandingkan lulusan SMA. Kegiatan belajar dan mengajar yang hanya mengandalkan teori tanpa diimbangi praktek langsung tidak dapat mendongkrak kompetensi anak didik untuk memenuhi kebutuhan dunia industri saat ini.

Walau SMK merupakan satuan pendidikan yang berada di bawah dinas pendidikan provinsi, namun pemerintah pusat juga berkewajiban untuk membantu penyediaan sarana dan prasarana terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Saat ini masih terdapat SMK yang kondisi lingkungannya belum optimal, selain itu tempat praktiknya belum memenuhi standar seperti tidak memiliki fasilitas komputer dan jaringan internet.

Salah satu alternatif solusi terhadap sarana dan prasarana yang diperlukan di SMK adalah dengan menggunakan sarana dan prasrana yang ada/dihasilkan oleh siswa jurusan lain dalam kegiatan belajar mengajar. Sebagai contoh siswa jurusan Teknologi Hasil Pertanian dapat menggunakan hasil-hasil produksi tanaman sebagai sarana praktek untuk membuat bahan olahan pangan seperti selai, makanan kering, dan pengolahan hasil pertanian lainnya. Sarana dan prasarana yang ada, maupun hasil dari pengolahan yang dilakukan oleh siswa SMK dapat digunakan juga oleh  masyarakat  sekitar  sehingga memberikan  manfaat  untuk  penambahan penghasilan. Pengelolaan pendapatan dari usaha tersebut dapat dikelola oleh pihak sekolah bersama dengan koperasi yang melibatkan juga keterlibatan para siswa.

Terkait dengan disparitas keilmuan yang terjadi menurut Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Eko Cahyanto "Kompetensi keahlian yang ada di SMK jumlahnya sangat banyak. Saat ini terdapat 146 kompetensi keahlian namun hanya 36 yang terkait dengan sektor industri".

Solusi dari permasalahan tersebut, salah satunya adalah dengan meningkatkan kemitraan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan dunia industri. Antara lain dengan mengundang expert baik dari dalam maupun luar negeri dunia industri untuk melakukan Training of Trainers (TOT) bagi para guru SMK. Selain itu dapat juga mengirimkan para siswa SMA untuk praktik langsung ke perusahaan yang dikoordinasikan oleh dinas pendidikan di masing-masing daerah.

Kurikulum SMK perlu dievaluasi secara periodik dengan melibatkan para pemangku kepentingan termasuk industri, sekiranya terdapat hal perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Dengan menggunakan konsep pemasaran, untuk menjaga bisnis dan penjualan produk atau jasa yang dihasilkan diperlukan pengembangan produk atau jasa yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Begitu juga dengan kurikulum SMK, selain dari sisi Pemerintah pengembangannya perlu disesuaikan juga dengan kebutuhan konsumennya yaitu pihak industri. Pendekatan demand based untuk kurikulum diharapkan dapat meminimalkan lulusan SMK yang menganggur, karena adanya kesenjangan ilmu yang diajarkan dengan yang dibutuhkan oleh industri.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) juga dapat menjembatani antara Supply dan Demand di dunia SMK melalui penyediaan basis data secara online. Kemdiknas telah memiliki basis data secara online dalam Data Pokok Pendidikan Nasional (Dapodik), namun hanya berfungsi untuk pencara data saja. Basis data tersebut dapat dioptimalkan fungsinya dengan cara menggandeng dunia industri untuk mengakses data tersebut. Perlu kerjasama antara Kemdiknas dengan Perusahaan yang akan mengakses data terlebih dahulu, dan data yang akan ditampilkan dibatasi tidak semua data. Perusahaan yang membutuhkan lulusan SMK untuk bekerja, maupun pelajar SMK yang masih aktif untuk magang dapat mengakses ke basis data tersebut. Prioritas utama adalah SMK yang berada satu wilayah provinsi dan memiliki keahlian yang dibutuhkan. Misalkan terdapat perusahaan otomotif yang berlokasi di Provinsi jawa Timur, dapat mengakses data pelajar/alumni SMK yang berada di provinsi Jawa Timur. Pihak sekolah dapat mengkonfirmasi data yang diminta oleh perusahaan tersebut, sekaligus memberikan rekomendasi awal terhadap kualitas calon pegawai yang diminta.

Dengan beberapa alternatif solusi dari ketiga permasalahan tersebut, diharapkan kompetensi SDM Indonesia khususnya pelajar dan alumni SMK dapat lebih baik lagi. Seluruh pihak yang terkait juga dapat mendukung, sehingga SDM Indonesia unggul dapat tercapai dan siap menghadapi revolusi industri 4.0.



Kembali ke artikel lainnya readers
© Copyright 2019. All Rights Reserved