Artikel
Eko Adhi Caroko
BUMN untuk Pembangunan Negeri

Membuat BUMN Menjadi Tangan yang Kuat

Banyak PR yang akan dihadapi Menteri BUMN yang baru nanti. Mulai dari melenyapkan korupsi, memilih direksi yang tepat, hingga mempercepat terbentuknya Superholding BUMN.

Di bulan September lalu,  Komisi Pemberatantasan Korupsi (KPK) melakukan dua kali OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang melibatkan para petinggi di dua BUMN. Pertama  pada 2 September, KPK melakukan OTT  dan menetapkan lima orang tersangka. Dua diantaranya  adalah  Dolly Pulungan dan I Kadek Kertha Laksana. Mereka merupakan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III  (PTPN III)  dan Direktur Pemasaran PT Perkebunan Nusantara III. Penetapan tersangka pada OTT ini terkait suap distribusi gula.

Pada Senin 23 September 2019, kembali KPK melakukan operasi tangkap tangan. Hasilnya, ada sembilan orang yang diamankan,  dua di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Salah satu dari tersangkanya adalah Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia Risyanto Suanda. OTT ini terkait dengan fee illegal impor Ikan Mackarel (Frozen Pacific Mackarel) yang dilakukan oleh PT Navy Arsa Sejahtera.

Dari dua OTT KPK yang melibatkan para petinggi BUMN itu dikabarkan membuat murka Menteri BUMN, Rini Soemarno. Betapa tidak, Dolly Pulungan ditengarai baru saja pulang menunaikan ibadah haji bersama rombongan Menteri BUMN. Ini memang bukan gosip, foto mirip Dolly Pulungan bersama rombongan Menteri BUMN di dalam pesawat, yang akan pergi menunaikan ibadah haji, sempat tersebar ke publik. Foto tersebut pun ditampilkan oleh beberapa media nasional. Lalu Risyanto Suanda, sebagai Dirut Perum Perindo, ia pernah menerima penghargaan  The Best CEO untuk katagori BUMN Gotong Royong dalam ajang Revolusi Mental Award 2018. Ajang ini diselenggarakan oleh salah satu media nasional ternama.

Miris memang sejumlah direksi BUMN ketahuan tertangkap basah melakukan korupsi. Hal ini jelas menjadi catatan merah sekaligus pekerjaan rumah (PR) yang besar bagi siapa saja yang nantinya dipercaya oleh Presiden Joko Widodo untuk duduk di kursi Menteri BUMN ( 2019-2024). 

Dinamika di BUMN menjelang pergantian kabinet memang menjadi  issue besar, dalam beberapa bulan terakhir ini. Apalagi menyangkut sosok Menteri BUMN yang baru. Bayangkan saja seorang Menteri BUMN akan mengelola dan bertanggung jawab terhadap aset perusahaan negara yang nilainya mencapai Rp 8.092 triliun (per 31 Desembver 2018). Total Aset BUMN ini bahkan lebih besar dari APBN 2019  yang hanya Rp 4.626,2 triliun (total belanja dan penerimaan negara). 

Siapapun nanti yang akan mendapat amanah menjadi Menteri BUMN, akan menduduki jabatan yang amat penting dan strategis. Jadi tak usah heran, bila saat ini ada pihak-pihak yang mulai bergerilya mengelus-ngelus nama kandidat Menteri BUMN, untuk disodorkan kepada Presiden.

Jika dicermati, nantinya calon Menteri BUMN hanya akan berasal dari dua sumber saja. Dari kalangaan politikus atau kalangan profesional. Menteri BUMN dari kalangan politikus memiliki nilai lebih, yakni mampu mencairkan kembali jalinan komunikasi antara Menteri BUMN dan DPR yang selama lima tahun ini membeku. Sebagai pengelola BUMN dengan nilai aset jumbo,  tentunya memang harus mendapat dukungan dari para wakil rakyat. Menjadi Menteri BUMN juga harus memiliki kemampuan mengelola perusahaan yang amat besar. Kemampuan politikus dalam mengelola korporasi harus diakui agak kurang cakap dibandingkan dengan profesional.

Itu sebabnya, banyak yang berpendapat bahwa Menteri BUMN sebaiknya datang dari kalangan profesional. Sosok dari kalangan professional, dinilai menjadi pilihan yang rasional untuk menjabat Menteri BUMN.

Managing Director Lembaga Management  Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI) Toto Pranoto, menyampaikan pendapatnya, bahwa sosok ideal Menteri BUMN adalah yang sudah berpengalaman memahami dan mengelola korporasi dengan segala tantangan yang akan dihadapi. Terkait komunikasi politik, menurut Toto ini bisa dibangun dan dijalin kembali dengan lebih baik bersama anggota DPR yang baru.

 Mengelola korporasi, tidak hanya sekedar cakap, tapi juga butuh pengalaman. Memiliki visi yang jelas, mampu mengantisipasi perubahan bisnis yang begitu cepat. Menurut Bambang Eka Cahyana Staf Khusus Menteri BUMN Bidang II yang membawahi Maritim, Menteri BUMN semestinya dipegang oleh profesional yang telah teruji dan berhasil melakukan transformasi di sebuah korporasi, sehingga mampu memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas. Baik Bambang maupun Toto juga sepakat, keberhasilan Presdien memilih Menteri BUMN yang tepat, akan menjadi kunci untuk bisa meningkatkan kinerja BUMN. Sekaligus membuat BUMN mampu berkontribusi lebih besar lagi dalam membangun negeri ini.

Harus diakui juga bahwa potensi besar yang dimiliki oleh BUMN, selama ini belum tergarap dengan maksimal. Ini bisa menjadi salah satu kriteria utama Presiden dalam memilih Menteri BUMN. Ia harus mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki perusahaan negara.

Aset yang dimiliki BUMN memang sangat besar, namun faktanya, BUMN baru mampu menghasilkan laba bersih Rp 200 triliun. Lalu kontribusi BUMN terhadap APBN (2018) menurut Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan juga baru mencapai Rp257,1 triliun. Dari data tersebut, bisa dikatakan aset besar yang dimiliki BUMN belum memberikan kontribusi yang maksimal buat negara.

Sebagai perusahaan negara, keberadaan BUMN memang menjadi sangat penting. BUMN dengan asetnya yang sangat-sangat besar itu, menjadi salah satu pilar kekuatan ekonomi. Banyak pengamat dan juga para petinggi di negeri ini yang mengibaratkan BUMN merupakan tangan dari pemerintah untuk membangun negeri ini. Ibarat tubuh, pemerintah harus memiliki dua tangan untuk bisa membangun negeri ini. Satu tangan melalui APBN dan satu tangan lainnya, melalui BUMN.

Sebagai korporasi,  bisnis yang dijalankan BUMN memang harus tumbuh. Tidak hanya sekedar tumbuh, BUMN juga harus mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Baik yang ada di dalam negeri maupun juga di manca negara. Keinginan kuat  pemerintah untuk menjadikan BUMN berdaya saing dan mampu berkiprah di pasar international harus didukung.

 Oleh karena itu, upaya pembentukan sektoral holding dan Superholding BUMN harus dilanjutkan. Pembentukan sektoral holding BUMN ini memang dibutuhkan agar BUMN lebih efisien dan terkordinasi, punya posisi tawar yang lebih tinggi, karena memiliki modal, aset dan jaringan bisnis yang lebih besar.  Serta membuat BUMN dapat lebih lincah bergerak, mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis dengan cepat.

Kementerain BUMN Dilebur

Hingga kini sudah ada beberapa sektoral holding BUMN yang terbentuk. Diantaranya, Holding BUMN di bidang Semen, Pupuk, Kehutanan, Perkebunan, Industri Tambang dan Migas. Holding BUMN lainnya yang akan segera terbentuk adalah Holding Konstruksi, Perumahan Keuangan, Asuransi, Farmasi, Penerbangan,  Jasa Survey, Perhotelan, Pelabuhan serta Rumah Sakit. Rencananya holding BUMN yang disebutkan ini akan dikebut pembentukan pada tahun ini juga atau paling lambat tahun depan.

Toto Pranoto memperkirakan konsolidasi seluruh sektoral holding BUMN akan selesai dalam waktu dua tahun ke depan. Setelah itu, proses selanjutnya adalah transformasi dari sektoral holding menuju Superholding, yang akan memakan waktu sekitar satu hingga dua tahun lagi.  Pada akhirnya, saat sektoral holding sudah cukup lengkap, maka pembentukan Superholding adalah suatu keniscayaan.  Dari perkiraan schedule ini, seharusnya dalam periode lima tahun ke depan, Superholding  BUMN sudah terbentuk dan berjalan efektif.

Jadi penting sekali pada periode kabinet mendatang untuk membuat struktur kelembagaan Kementerian BUMN yang dapat meng-absorb kebutuhan Superholding di masa depan. Mungkin hal ini akan menjadi kewenangan yang ada di salah satu kedeputian, atau bisa langsung membuat Badan Pengelola Superholding di bawah Kementerian BUMN.

Setelah melewati masa transisi 2 hingga 3 tahun, saat dianggap sudah cukup kuat secara kelembagaan maka Superholding BUMN pun bisa berdiri independen. Fungsi Kementerian BUMN pun bisa dilebur ke Badan Superholding tersebut. Untuk mempercepat pembentukan Superholding, bisa jadi pada kabinet  baru nanti tidak ada lagi Kementerian BUMN yang ada adalah Badan Pengelola Superholding BUMN.

Perlu juga disadari, bahwa pembentukan Superholding BUMN akan butuh kerja besar. Sebagai gambaran di Superholding BUMN Malaysia,  Khazanah Nasional Berhard, perusahaan negara yang bergabung dalam Superholding ini adalah BUMN yang sehat dan profit oriented. Untuk BUMN yang memiliki tugas yang sarat dengan pekerjaan PSO (public service obligation) -- penugasan pemerintah-- maka BUMN tersebut sebaiknya dikeluarkan dari Superholding. Pengelolaannya diserahkan atau berada di bawah kordinasi kementrian teknis terkait. Melalui model seperti itu, Superholding BUMN akan fokus pada peningkatan daya saing dalam rangka menciptakan value jangka panjang, sehingga profit  yang dihasilkan BUMN juga terus berkembang.

Terkait masih maraknya isu korupsi di BUMN, hal in tidak lepas dari masih lemahnya implementasi GCG (Good Corporate Governance). Ini soal aspek kepatuhan atau compliance perusahaan terkait  praktek GCG. Di sini Peran Dewan Komisaris (Dekom) sebagai pengawas jajaran direksi perlu ditingkatkan. Dekom di perusahaan negara bukan hanya sekedar asesoris organisasi, tapi harus bisa berperan sebagai pengawas yang efektif. Oleh sebab itu, dalam organisasi BUMN dibutuhkan sosok Dekom yang memiliki kompetensi dan komitmen waktu. Bukan sekedar menjadi Dekom, karena punya koneksi dengan pemilik kekuasaan.

Dari perubahan pengelolaan BUMN baik dari sisi organisasi, bisnis dan juga SDM ini, diharapkan perusahaan negara benar-benar mampu menjadi korporasi yang bersih dan memiliki daya saing tinggi. Sehingga BUMN mampu berkontribusi terhadap sebesar-besarnya kemamuran rakyat. Serta benar-benar  dapat menjadi tangan yang kuat dan kokoh untuk membangun negeri ini.



Kembali ke artikel lainnya readers
© Copyright 2019. All Rights Reserved