Artikel
Casmudi
Sumber Daya Manusia untuk Indonesia Maju

Keberpihakan Mewujudkan SDM Unggul

Tanggal 20 Oktober 2019 mendatang, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Amin) usai penetapan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Kontitusi (MK) Jakarta akan dilantik di gedung MPR RI. Masyarakat Indonesia berharap agar proses pelantikan Presiden dan Wail Presiden tersebut berjalan lancar. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Amin) akan menjadi nahkoda bangsa Indonesia periode 2019-2024. Presiden Joko Widodo sendiri akan memimpin bangsa Indonesia untuk periode kedua.

“APIK” Bukan Sekedar Wacana

Tentu, masyarakat Indonesia mempunyai harapan besar akan kondisi bangsa Indonesia mendatang. Sesuai dengan tagline peringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 2019 lalu, yaitu : SDM Unggul Indonesia Maju. Juga, mencermati 5 (lima) strategi besar agar Indonesia maju yang diungkapkan Presiden Joko Widodo di Sentul Jawa Barat, 14 Juli 2019 lalu. Di hadapan ribuan relawan, kabinet kerja dan jutaan pasang mata masyarakat Indonesia yang menyaksikan lewat media televisi. Salah satu hal yang menarik dalam pidato tersebut adalah keinginan Presiden Joko Widodo menciptakan Indonesia “APIK”. Yaitu: Indonesia yang Adaptif, Indonesia yang Produktif, Indonesia yang Inovatif, dan Indonesia yang Kompetitif.

Harapan besar masyarakat Indonesia untuk menciptakan Indonesia “APIK” bukan sekedar wacana. Presiden Jokowi sendiri menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur akan terus dikebut pada periode kedua, saat memimpin bangsa Indonesia untuk lima tahun ke depan. Pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) menjadi perhatian serius. Sesuai dengan penggalan pidato Presiden Jokowi berikut, “titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah. Ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia unggul ke depan. Itu harus dijaga betul. Jangan sampai ada stunting, kematian ibu, atau kematian bayi meningkat”.

Perlu diketahui bahwa prevalensi stunting bangsa Indonesia menurut hasil dari Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) tahun 2019 sebesar 29,6%. Ini menjadi pekerjaan besar kepemimpinan Presiden Joko Widodo agar prevalesni bisa turun di bawah 20%. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa dampak stunting bisa menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan. Stunting juga mampu menggerus dana sebesar 2-3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya. Jika PDB Indonesia Rp 13.000 triliun, maka potensi kerugian berkisar Rp 260-390 triliun per tahun.  Pernyataan tersebut diungkapkan saat Stunting Summit yang bertema “Bersama Cegah Stunting” tanggal 28 Maret 2018 lalu di Hotel Borobudur Jakarta.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi harus memperhatikan masalah stunting secara serius. Jika lengah sedikit maka prevalensi stunting akan kembali naik dan PDB Nasional akan tergerus. Karena, mencegah stunting sama halnya menciptakan periode emas Indonesia. Kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita dan kesehatan anak usia sekolah benar-benar harus dijaga. Merekalah yang akan memegang estafet kepemimpina bangsa Indonesia di masa depan.

Hal lain yang tidak kalah penting dalam pengembangan SDM Unggul adalah peningkatan skill (keterampilan) SDM yang adaptif dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0. Masyarakat Indonesia bangga karena mempunyai 4 (empat) unicorn seperti: Gojek, Tokopedia, Traveloka dan Bukalapak. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah perlunya “keberpihakan” Pemerintah atau swasta nasional untuk maintenance unicorn tersebut. Bila perlu bisa menciptakan unicorm-unicorn baru seperti apa yang dikatakan Presiden Jokowi saat debat Pilpres 2019 lalu.

Kita miris ketika ada berita di berbagai media bahwa ada unicorn yang mendapat suntikan dana dari luar negeri. Jangan sampai terjadi kapitalisme gaya baru. Di mana, ide besar atau pemilik brand milik bangsa, tetapi penyandang dana terbesar milik luar negeri. Jangan sampai negara lain mengklaim kepemilikan unicorn karena mereka merasa memiliki saham terbesar. Kita masih ingat cuitan Kepala BKPM Thomas Lembong tentang unicorn yang membuat semua pihak terhenyak. Yang akhirnya, cuitan tersebut dihapus dan diklarifikasi.

Keberpihakan bukan masalah kecil. Ini menjadi bukti tentang nasionalisme dan kepedulian semua kalangan terhadap penciptaan teknologi digital. Oleh sebab itu, keberpihakan bukan hanya sekedar wacana. Tetapi, keberpihakan dalam kebijakan dan keberpihakan dalam memberikan suntikan modal akan menjadi angin segar bagi para start up yang mulai tumbuh. Kita tidak ingin start up tumbuh hanya “jalan di tempat”. Namun, bisa  produktif dengan menghasilkan karya-karya monumental anak negeri. Jangan sampai gaungnya membahana, tetapi hilang satu persatu ditelan bumi.  Karena, tidak adanya keberpihakan kebijakan dan permodalan dari pemerintah atau pihak swasta. Padahal, keberpihakan tersebut tidak menutup kemungkinan akan membuat start up menjadi unicorn-unicorn berikutnya.

Itu dari segi keberpihakan terhadap pelaku digital. Lalu, skill (keterampilan) SDM untuk bisa bersaing secara global juga perlu diperhatikan.  SDM bisa menciptakan karya yang inovatif. Pembaruan atas teknologi lama dan penciptaan teknologi baru yang sesuai dengan perkembangan jaman. Beberapa hari yang lalu, saya menghadiri konferensi internasional CONMEDIA 2019 yang diselenggarakan  di Bali oleh Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Tangerang.  Saya benar-benar terpesona dengan “paper presentation” para mahasiswa hingga doktor dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan konten dan aplikasi interaktif. Saya berharap jika hasil karya anak bangsa tersebut mendapatkan perhatian besar pemerintah atau swasta. Sebagai wujud untuk menciptakan SDM yang inovatif era Revolusi Industri 4,0.  

Kita memahami bahwa bangsa Indonesia masih minim akan talenta yang mempunyai kapabilitas di bidang teknologi era Revolusi Industri 4.0 seperti keahlian dibidang AI (Artificial Inteligence), Cloud Computing, Robotic dan lain-lain. Sejujurnya, banyak talenta negeri ini yang jenius dan membawa nama baik bangsa Indonesia di kancah internasional. Namun, keahlian tersebut belum spesifik sesuai dengan yang dibutuhkan. Itulah sebabnya, Presiden Joko Widodo menggagas adanya Vocational Training, Vocational School dan Manajemen Talenta Indonesia yang sesuai dengan era Revolusi Industri 4.0. Ini merupakan gagasan besar agar SDM Unggul bisa kompetitif di kancah global.

Dunia memahami bahwa bangsa Indonesia merupakan “big market” industri digital. Namun, dengan pencapaian SDM yang kompetitif diharapkan bangsa Indonesia bukan hanya menjadi pasar dunia. Tetapi, bangsa Indonesia bisa menjadi pelaku yang siap berkompetisi dengan bangsa lain. Usaha untuk menciptakan SDM Unggul membutuhkan kerjasama semua pihak. Dan, adanya keberpihakan dari pemerintah atau pihak swasta nasional.

Reformasi Birokrasi  

Untuk menciptakan SDM Unggul juga perlu pembenahan dalam sisi birokrasi. Di mana birokrasi perlu mengalami reformasi secara serius. Perlu diakui bahwa birokrasi kita masih mengandalkan gaya lama atau feodal. Yaitu, birokrasi masih bersifat untuk dilayani bukan melayani masyarakat. Meskipun, Presiden Joko Widodo sudah tegas tentang pelayanan birokrasi yang tidak bertele-tele dan trasnparan, Tetapi, pada kenyataannya masih banyak birokrat yang melanggar aturan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus korupsi atau Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan lembaga antirasuah Komisi Pemberantaasan Korupsi (KPK).

Harus diakui bahwa mafia birokrasi masih ada. Dari jual beli jabatan hingga politik transaksional membuat SDM bangsa Indonesia menurun. Korupsi telah menghilangkan kepercayaan masyarakat. Juga, menghilangkan uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk mengembangkan SDM secara maksimal. Reformasi biokrasi jangan berjalan setengah-setengah. Saya bersyukur sekali bahwa Presiden Jokowi akan bertindak tegas jika ada aparat birokrasi yang bermain mata dalam melayani masyarakat.

Presiden Jokowi juga perlu mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan adalah modal untuk menjadi SDM Unggul. Seperti, perlunya meminimalisir korban infrastruktur. Kita memahami bahwa infrastruktur sangat penting di negeri ini. Di mana bisa menciptakan koneksi antar daerah. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah “jangan sampai tercipta korban penggusuran yang tidak puas karena pembangunan proyek infrastruktur”. Pemerintah perlu mengedepankan prinsip “memanusiakan manusia”. Di mana, terciptanya “simbiosis mutalisme”. Sosialisasi dan transparansi harus diutamakan. Sehingga, Pemerintah untung, dan korban penggusuran proyek infrastruktur juga merasa senang hati. 

Dengan demikian, SDM Unggul Indonesia Maju adalah harapan besar masyarakat Indonesia. Masyarakat akan terus menagih janji apa yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat kampanye Pilpres 2019. Realisasi janji itu adalah hak rakyat Indonesia. Dan, SDM Unggul adalah sebuah keniscayaan. Oleh sebab itu, SDM Unggul bukan sekedar di atas kertas saja jika menginginkan Indonesia Maju. Karena, saat negara lain berlari menciptakan kemajuan maka negeri ini jangan hanya diam berpangku tangan. Presiden Joko Widodo, harapan besar masyarakat Indonesia ada di pundak”panjenengan”. Monggo, buatlah masyarakat Indonesia tersenyum dan angkat topi.



Kembali ke artikel lainnya readers
© Copyright 2019. All Rights Reserved