Artikel
Nur Cholis Majid
Sumber Daya Manusia untuk Indonesia Maju

Jaminan Kesehatan Keluarga Jamila dan Sadikin

Sewaktu masih menjabat sebagai menteri sosial, Khofifah Indar Parawansa (sekarang Gubernur Jawa Timur) pernah mengungkapkan istilah keluarga Jamila dan Sadikin.

Istilah ini merujuk pada akronim keluarga jadi miskin lagi (Jamila) dan sakit dikit miskin (Sadikin). Meski dulunya Khofifah merujuk kepada keluarga korban bencana alam, namun saat ini istilah keluarga Jamila dan Sadikin juga bisa disematkan kepada orang-orang yang tidak memiliki jaminan kesehatan yang layak.

Keluarga Jamila adalah mereka yang mulai mendapatkan penghasilan tetap dan hidup yang cukup layak, namun akan seketika jatuh miskin ketika ada anggota keluarga sakit keras yang memerlukan pengobatan jangka panjang. Sedangkan keluarga Sadikin adalah mereka yang hidupnya pas-pasan dan akan segera jatuh miskin jika ada anggota keluarganya yang jatuh sakit keras.

Lalu bagaimanakah jaminan kesehatan yang layak bagi keluarga Jamila dan Sadikin?

Jaminan Kesehatan Atau Jaminan Biaya Berobat?

Seperti sudah diketahui, pemerintah telah meneken kebijakan kenaikan iuran BPJS kesehatan sebesar 100%, yang akan mulai berlaku pada Januari 2020 mendatang. Sebagai sebuah hadiah tahun baru, tentunya masyarakat menyambutnya dengan sangat “meriah” melalui berbagai pro dan kontranya.

BPJS kesehatan sebagai jaminan untuk membantu biaya berobat masyarakat memang sangat dirasakan manfaatnya, terutama bagi keluarga Jamila dan Sadikin. Sehingga wajar masalah terkait BPJS kesehatan menjadi amat sensitif, sebagai sebuah bentuk pencegahan sebelum terjadinya kerugian yang lebih besar.

Seperti kata pepatah mencegah lebih baik daripada mengobati. Entah mencegah agar penyakit tidak datang ataupun mencegah kantong bolong saat mendapatkan tagihan biaya berobat.

Hanya saja, jaminan kesehatan berarti pemerintah menjamin kesehatan warganya, sehingga tidak hanya terbatas pada jaminan biaya berobat saat jatuh sakit, tetapi pula jaminan hidup sehat agar tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk berobat.

Karena produktifitas seperti apa yang bisa diharapkan dari orang sakit-sakitan yang keluar masuk rumah sakit? Yang bahkan biaya berobatnya pun ditanggung oleh Negara. Indonesia membutuhkan warga Negara yang sehat jiwa raganya untuk menunjang pembangunan dan kemajuan Negara.

Asas gotong royong dan kearifan lokal masyarakat Indonesia

Dengan struktur dan sistem APBN seperti sekarang ini, sangat sulit bagi pemerintah untuk membiayai banyak program sosial sendirian, terlebih dengan banyaknya agenda pembangunan infrastruktur yang menelan anggaran sangat besar. Itulah yang menyebabkan beberapa program penting lainnya harus mengalami penyesuain anggaran.

Hal ini menyebabkan pemerintah “perlu bantuan” masyarakat dengan mengumpulkan iuran BPJS kesehatan. Tapi pada kenyataannya, iuran BPJS tidak efektif sebagai bentuk tolong menolong. Pada umumnya masyarakat berpikir bahwa iuran itu untuk dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri tidak sakit, buat apa repot-repot keluar uang?

Setiap pihak harus menekan perasaan egois seperti, “aku yang bayar” atau “siapa yang gaji kamu”. Pada prinsipnya semua saling membutuhkan, semua akan kesulitan jika salah satu pihak tidak ada. Pemerintah butuh uang rakyat karena asalnya anggaran Negara berasal dari pajak rakyat.

Namun rakyat pun tidak boleh jumawa karena proporsi mereka tidaklah sama. Jika dihitung secara parsial apa yang dibayarkan sangatlah sedikit sekali, semua menjadi banyak karena terkumpul dari banyak orang dan banyak sumber.

Pemerintah bisa menekan rakyat dengan aturan dan sanksi, tapi rakyat juga bisa merepotkan pemerintah dengan boikot dan demo.  Dengan tidak sejalannya antara keinginan pemerintah dan rakyat akan menyebabkan banyak terjadi hal yang kontra produktif.

Akan tetapi sebagai bangsa yang besar dengan keanekaragamannya, kemampuan dan kebiasaan masing-masing orang dalam membantu sesamanya adalah berbeda-beda. Sehingga jangan dipaksakan dengan satu sistem yang sama.

Seperti halnya apa yang menjadi kebiasaan orang Merauke belum tentu cocok untuk orang Sabang, demikianpun sebaliknya. Karena tiap daerah memiliki kearifan lokalnya masing-masing yang harus dihargai sebagai prinsip toleransi yang dijunjung tinggi oleh bangsa besar ini.

Indonesia dari dulu telah memiliki kearifan lokal berupa slogan Bhineka Tunggal Ika yang salah satu bentuk pengekspresiannya adalah dengan senangnya rakyat Indonesia untuk bergotong royong dan membantu sesamanya.

Jiwa sosial masyarakat Indonesia, umumnya sudah sangat tinggi. Terbukti dengan banyaknya saluran donasi sekaligus para donatur yang sigap membantu setiap ada musibah yang terjadi di pelosok negeri. Bahkan orang yang hidup pas-pasan pun mau untuk membantu saudaranya yang tengah kesulitan.

Untuk itu bisa diinisiasi Gerakan bayari BPJS keluarga Jamila dan Sadikin. Seperti halnya dulu pernah ada Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA), dimana anak-anak yatim dan tidak mampu mendapatkan bantuan sekolah dari orang yang mampu. Dengan gerakan ini keluarga Jamila dan Sadikin akan tetap mendapatkan layanan BPJS Kesehatan ketika berobat dan tidak risau akan sanksi dari Negara karena tidak bisa membayar iuran.

Terutama sekali untuk keluarga Sadikin yang penghasilannya pas-pas dan biasanya dengan anggota keluarga yang cukup banyak. Sedangkan pemerintah bisa fokus kepada 25,14 juta masyarakat miskin menurut data BPS per maret 2019 sebagai peserta PBI.

Gerakan seperti ini bisa dilakukan sendiri secara swadaya oleh masyarakat di dalam lingkungannya sendiri ataupun dikelola oleh pemerintah setempat, daerah maupun pusat sebagai panitia penyelenggaranya. Dengan saling membantu akan meningkatkan rasa persatuan dan kebersamaan di antara masyarakat.

Jika dirasa hal itu terlalu luas cakupannya bagi pemerintah pusat, maka bisa dikembalikan kepada model terdahulu seperti JAMKESDA, dimana jaminan kesehatan dikelola oleh daerah masing-masing. Bisa juga diadakan subsidi silang antara daerah terutama yang masih dalam satu provinsi, jika memang ada daerah yang masih kesulitan fiskal. Sedangkan pemerintah bertindak sebagai pengawas.

Lagipula umumnya rumah sakit rujukan BPJS adalah RSUD yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Sehingga perlu sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan BPJS. Pemerintah pusat tidak perlu menanggungnya sendirian.Karena sendirian itu terasa sepi.

Selain itu bisa pula diterapkan aturan bahwa masyarakat yang sakit ringan dengan biaya pengobatan di bawah 100rb bisa tidak ditanggung BPJS kecuali bagi masyarakat fakir miskin.

Untuk alternatif lain, ada juga contoh dana kesehatan masyarakat dimana setiap desa yang dipungut oleh ketua RT melakukan sumbangan untuk warganya yang sakit. Bisa dari 1000 rupiah hingga 5000 rupiah. Dan hanya dilakukan setiap ada warga yang sakit. Masyarakat lebih rela untuk menyumbang kepada orang yang dia kenal dan dia tahu bahwa dana itu sudah pasti tersalurkan kepada yang berhak.

Untuk menerapkan sistem ini masalahnya terletak pada masih akutnyapraktik korupsi dan kepercayaan sebagian rakyat yang relatif rendah terhadap pemerintah, membuat sulitnya terjadi sinergi untuk bergotong royong. Oleh karenanya transparansi dan komunikasi yang efektif dari pemerintah mutlak diperlukan dengan ditunjang oleh data-data yang jujur dan akurat.

Mencegah lebih baik daripada mengobati

BPJS mengajak masyarakat untuk bergotong royong membantu biaya berobat saudaranya. Namun sebelum itu ada baiknya pemerintah juga mengajak masyarakat untuk bergotong royong dalam rangka menjaga kesehatan, karena biar bagaimanapun, mencegah lebih baik daripada mengobati.

Hal ini bisa dimulai dari digalakkannya dengan maksimal desa sehat, posyandu, dan senam sehat di setiap desa sebagai implementasi program GERMAS (gerakan masyarakat hidup sehat) yang posternya banyak terpampang di puskesmas-puskemas.

Semua bergotong royong membersihkan tiap RT yang diprakarsai oleh Desa, mengadakan penyuluhan kesehatan dan check up kesehatan secara berkala, olahraga rutin, gaya hidup sehat dan kampung sehat yang mewajibkan setiap warga untuk terlibat aktif di dalamnya.

Selain itu kearifan pengobatan lokal seperti jamu dan herbal tidak boleh ditinggalkan. Meski sebagian masih belum mendapatkan bukti secara ilmiah, namun nenek moyang bangsa Indonesia telah membuktikannya. Salah satu kunci kesehatan adalah psikologi positif dan kepercayaan kepada pengobatan tradisional yang mereka praktikkan.

Pengobatan medis modern dan pengobatan tradisional bisa berjalan beriringan, karena masih ada sebagian dari masyarakat Indonesia yang lebih percaya terhadap pengobatan secara tradisional sehingga psikologinya lebih sehat apabila menerapkan pengobatan tradisional. 

Di samping menjaga kesehatan raga, memelihara kesehatan mental juga sama pentingnya. Menurut data Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan, pada 2018 sebanyak 282.654 rumah tangga atau 0,67 persen masyarakat di Indonesia mengalami Skizofrenia/Psikosis (penyakit mental yang mempengaruhi seseorang dalam berpikir/berhalusinasi).

Penyakit kejiwaan itu salah satunya dikarenakan beban hidup yang berat serta lingkungan yang memperparahnya sehingga perasaan bahagia sulit dicapai. Terbukti dengan masih jauhnya peringkat Indonesia dalam indeks Negara bahagia. Menurut World Happiness Report yang disusun Sustainable Development Solutions Network untuk PBB, Indonesia berada di posisi 92.

Padahal salah satu faktor penunjang kesehatan adalah kebahagiaan.Seperti kata pepatah, kebahagiaan adalah obat terbaik. Di Indonesia kebahagiaan itu bisa diwujudkan dengan menjadikan Negara Indonesia sebagai Negara yang aman dan nyaman secara bersama-sama atau menjadi Negara yang menyejahterakan rakyatnya, karena kesehatan ekonomi membuat rakyat bahagia sekaligus sehat jiwa raga. Sehingga keluarga Jamila dan Sadikin akan tetap selalu ceria.



Kembali ke artikel lainnya readers
© Copyright 2019. All Rights Reserved