Artikel
Irpanudin
Harapan Baru kepada Presiden Jokowi

Tingkatkan Literasi Keuangan Syariah, Kembangkan Ekonominya! Harapan Baru Untuk Duet Jokowi-Ma’ruf

Data Otoritas Jasa Keuangan akhir 2018 silam memperlihatkan pertumbuhan pangsa pasar keuangan syariah berada di angka 8,5%, setelah tahun-tahun sebelumnya tumbuh stagnan di kisaran 5%. Sementara catatan OJK pada Mei 2019 menunjukkan keuangan syariah hanya berkontribusi 5,85% kepada sektor keuangan nasional.

Ini menggambarkan secara tepat hasil survey Otoritas Jasa Keuangan 2016 silam, yang menunjukan literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia baru mencapai 8,11% dari total 29,66% literasi keuangan nasional.  Berkaca dari fakta itu, bukan hal yang mengejutkan setelah hampir tiga dekade melalui kehadiran Bank Muamalat pada tahun 1991, perkembangan keuangan syariah di Indonesia belum mencapai target yang diharapkan.

Padahal dalam upaya menggenjot tumbuh kembang ekonomi syariah nasional, pemerintah tidak kurang aktif menggaungkan kampanye. Tahun 2013 misalnya, tekad pemerintah mendukung perkembangan ekonomi syariah ditandai dengan pencanangan Gerakan Ekonomi Syariah (GRES!), langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat Presiden Joko Widodo menjabat, lagi-lagi presiden sendiri yang turun tangan meresmikan gerakan Aku Cinta Keuangan Syariah pada tahun 2015 silam. Program terkini adalah Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Mei 2019 silam.

Kenyataannya, realisasi pertumbuhan keuangan syariah tidak sejalan dengan jumlah penduduk muslim dan dukungan penuh pemerintah. Ada apa dengan keuangan syariah?

“Keuangan syariah terlalu kaku!”, ujar seorang kawan menceritakan pengalamannya ketika menjabat pimpinan divisi marketing di salah satu perusahaan pembiayaan. “Karakter bisnis keuangan konvensional yang lebih bebas membuatnya bisa agresif menjaring konsumen. Sedangkan tata laksana keuangan syariah terikat berbagai batasan internal yang menghambat.”

“Aku pernah ditempatkan di wilayah timur Indonesia. Di sana mulai dari pelanggan, marketing, surveyor, semuanya non muslim. Cuma aku yang muslim. Sementara sebagai pemimpin tim, aku dikejar target perusahaan. Bagaimana sempat kupikirkan agar transaksi yang dilakukan memenuhi hukum syariah? Konsumennya saja tidak mengerti kaidah syariah.” kawan saya melanjutkan.

“Kutekankan pada tim untuk fokus pada keuntungan produknya, seperti tidak adanya denda atau sita, nilai cicilan yang pasti, dan uang muka yang ringan. Tanpa sedikitpun menyinggung aspek syariah. ”

Berdasarkan pengalamannya sehari-hari bersentuhan langsung dengan konsumen syariah, kawan saya menyimpulkan: secara praktik sulit bagi keuangan syariah untuk memenuhi syarat-syarat hukum syariah ideal. Tetapi dia meyakini setiap transaksi keuangan masih dalam koridor syariah, selama transaksi keuangan itu dilaksanakan dengan prinsip utama keuangan syariah, yaitu ketiadaan unsur-unsur gharar, masyir, dan riba. Dia beralasan pada dasarnya tidak ada kewajiban bagi non muslim untuk memenuhi ketentuan fiqih.

Kondisi yang digambarkan kawan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara falsafah, rumusan teori, dan praktik keuangan syariah. Di satu sisi praktik keuangan syariah tidak dapat dilepaskan dari syarat dan rukun suatu transaksi agar sah menurut agama. Di sisi lain, keuangan syariah Indonesia berhadapan dengan masyarakat yang majemuk, yang tidak terikat kewajiban menaati hukum syariah.

Sementara itu seorang kawan lainnya menceritakan kisah yang berbeda saat menjadi konsumen bank syariah. “Saya berencana menjual rumah yang lebih dari 10 tahun kami tempati. Karena saya dan istri ingin menemani ibu supaya tidak kesepian setelah bapak mertua meninggal.” Kawan saya memulai ceritanya. “Kebetulan seorang teman tertarik. Saat menghubungi manajer bank syariah, kami diberi dua opsi”.

“Pertama, bank mengembalikan uang cicilan rumah selama kami menempati rumah. Jumlah pengembaliannya sekitar 70% dari total uang yang telah kami setor, 30%-nya milik bank sebagai uang sewa. Dengan pengembalian itu rumah menjadi milik bank sepenuhnya, transaksi jual beli rumah selanjutnya adalah antara bank dengan teman kami yang ingin membeli rumah.” Lanjutnya.

“Opsi kedua, saya membayar sisa nilai rumah selama 5 tahun. Jumlah pembayarannya adalah cicilan selama 5 tahun dikurangi uang sewa, tanpa dikenai denda. Transaksi jual-beli rumah adalah antara kami dengan rekan kami, karena dengan membayar sisa angsuran, rumah itu sudah 100% milik kami.”

“Kami bersyukur memilih KPR syariah. Baik bank maupun kami sebagai konsumen tidak ada yang dirugikan. Kalau saja dahulu kami membeli rumah dengan pinjaman konvensional, nilai denda yang harus kami bayar pastilah sangat besar.” kawan saya menutup cerita.

Berkaca dari kedua pengalaman tadi, keuangan syariah sebetulnya sudah mendapat tempat tersendiri di masyarakat. Berkat nilai tambah yang ditawarkan produk syariah, kawan saya yang berprofesi sebagai marketing produk keuangan selalu mencapai target penjualannya. Sementara sebagai konsumen, kawan yang lain sudah merasakan keuntungan memanfaatkan jasa keuangan syariah. Sehingga meskipun selama dua dekade ini ekonomi syariah Indonesia relatif masih jalan di tempat, optimisme tumbuh kembang keuangan syariah di negeri berpenduduk muslim terbesar ini tetap terjaga.

Terlebih hadirnya K.H Ma’ruf Amin ke kursi kepemimpinan pemerintahan periode 2019-2024, secara langsung menerbitkan harapan baru bagi keuangan syariah. Rentang pengalaman K.H Ma’ruf Amin selama lebih dari 50 tahun sebagai praktisi ekonomi syariah Indonesia, pengawas syariah di berbagai lembaga keuangan, dan ketua Dewan Ekonomi Syariah MUI, diharapkan akan memberi momentum penting bagi akselerasi pertumbuhan keuangan syariah Indonesia.

Momentum kehadiran ulama dalam kapabilitas sebagai wakil presiden, K.H Ma’ruf Amin diharapkan mampu memberikan ruang sinergi yang lebih luas bagi pemerintah dan ulama, untuk bersama-sama menemukan rumusan yang lebih tepat bagi pengembangan keuangan syariah nasional. Sehingga keuangan syariah Indonesia dapat berkontribusi lebih besar bagi kemajuan negara.

Penerapan rumusan strategi yang jitu dan praktik keuangan syariah yang tepat diharapkan meningkatkan daya jual keuangan syariah, meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap keuangan syariah Indonesia. Terutama agar keuangan syariah bisa memberi solusi keuangan. Ketika keuangan syariah mengedepankan diferensiasi dan nilai tambahnya untuk menjadi solusi keuangan bagi investor, masyarakat, dan negara, pemanfaatan jasa keuangan syariah akan bisa menyejajarkan diri keuangan konvensional.

Ketika pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi berrencana untuk terus melanjutkan pembangunan infrastrukturnya, kita memiliki harapan agar pembiayaan pembangunan tersebut diperoleh dengan mendayagunakan potensi keuangan syariah yang masih terbuka sangat luas. Karena pinjaman dalam negeri Indonesia hanya berkontribusi sebesar 0,74% dari hutang Indonesia. Bandingkan dengan Jepang, yang meraup lebih dari 50% pendanaan dalam negeri untuk menggerakkan ekonomi dan pembangunan.

Tetapi tantangan yang pertama-tama perlu mendapat perhatian pemerintah adalah peningkatan literasi keuangan syariah. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah diduga menjadi alasan utama produk syariah belum mampu hadir di benak masyarakat untuk menjadi pilihan utama ketika masyarakat membutuhkan layanan jasa keuangan.

Pemahaman sebagian besar masyarakat saat ini terhadap keuangan syariah terbatas pada pinjaman tanpa bunga. Pendapat itu tidak keliru, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Sebab produk keuangan syariah tidak hanya simpan pinjam, melainkan meliputi sukuk, saham, dan asuransi. Keuangan syariah memiliki aspek sosial berupa zakat, infaq, dan sodaqoh. Beberapa aspek teknis seperti metode, jenis investasi dan akad, merupakan unsur yang menjadi nilai tambah yang tidak dimiliki sistem keuangan konvensional. Promosi dan kampanye yang tepat dibutuhkan untuk meluruskan, sekaligus melengkapi informasi mengenai keuangan syariah.

Era post internet ini sebetulnya menghadirkan banyak medium promosi. Pemerintah Presiden Joko Widodo hanya perlu membuka diri melakukan pendekatan berbeda guna menjangkau setiap kalangan. Kurangi kampanye yang bersifat seremonial, gantikan dengan media berupa tulisan, komik, karikatur, iklan, seminar, hingga vlog.

Dari sisi mass media resmi, koran-koran ekonomi didorong menayangkan berita dan rubrik keuangan syariah, sehingga dunia usaha memperoleh bahan lengkap untuk memutuskan keuangan syariah sebagai partner bisnis utama. Pemerintah perlu menggandeng influencer dengan gaya komunikasi milenial, atau mengalokasikan dana untuk iklan keuangan syariah, agar generasi muda menikmati informasi positif dari media sosial.

Jaringan pesantren nasional, pengajian, hingga khotbah jumat, semua kegiatan keagamaan diberdayakan untuk sarana sosialisasi, sekaligus difasilitasi untuk memanfaatkan keuangan syariah. Sehingga setiap muslim tidak hanya dibekali pemahaman mengenai keuangan syariah, tetapi mendapat kemudahan menjangkau jasa keuangan syariah.

Perlu digarisbawahi, bagaimana pun inti sebuah promosi adalah obyek yang ingin dikomunikasikan. Kampanye keuangan syariah akan berhasil jika mengutamakan nilai tambah yang ditawarkannya. Antara lain mengelola keuangan, meningkatkan taraf ekonomi, atau untuk pengembangan usaha.

Keuangan syariah pada dasarnya dirumuskan untuk menciptakan sistem ekonomi berkeadilan bagi setiap orang, tidak ditujukan untuk umat muslim semata. Karenanya peningkatan literasi keuangan syariah selain memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat, diharapkan meluruskan kesalahpahaman mengenai aturan Islam di hadapan umat beragama lain.

Jika tercapai pada gilirannya akan memperkuat toleransi dan mempererat persatuan. Sehingga Indonesia dapat menjadi mercusuar dunia bagi kerukunan antar umat beragama yang sempat terkoyak perselisihan pandangan politik. Terutama mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, yang menjadi tujuan hakiki dari penerapan hukum syariah.



Kembali ke artikel lainnya readers
© Copyright 2019. All Rights Reserved