Artikel
Dhandy Ringgi Katili
BUMN untuk Pembangunan Negeri

Mata baru di BUMN

BUMN merupakan salah satu pilar utama dalam pemasukan kas negara. Namun, banyak BUMN yang memiliki raport merah dalam kinerjanya. Praktek korupsi menjadi salah satupenghambatpertumbuhan BUMN.

Salah satu cara mencegah praktek korupsi dalam BUMN yaitu, peningkatan pengawasan kegiatan BUMN, baik administrasi dan operational. Pembentukan BPKBP dapat mencegah praktek korupsi di BUMN. BPKPB dapat membantu pengawasan kinerja dari BUMN.

BPKPB (badan pengawas keuangan dan proyek BUMN) merupakan badan pengawas dibawah kementrian BUMN yang khusus mengawasi BUMN. Sesuai dengan namanaya, badan ini akan mengawasi keuangan dan proyek BUMN pada periode tertentu. BPKPB akan menganlisi potensi terjadinya praktek korupsi dan ketidaksesuian arus keuangan akibat praktek korupsi.

BPKPB memiliki 3 tim utama yaitu tim survey, tim analisis dan tim validasi.Tim survey bertugas mengumpulkan data mengenai keuangan dan proyek perusahaan. Tim analisis  bertugas menganalisis dan membuat laporan dari data yang didapatkan oleh tim survey. Kemudian, tim validasi bertugas untuk melakukan pengecekan kembali laporan yang  telah dibuat oleh tim survey. Walaupun terlihat 3 tim tersebut dapat dielaborasi menjadi 1 tim saja namun hal ini bertujuan untuk menghindari/mempersulit proses suap antara perusahaan dan anggota penyidik BPKPB.

BPKBP melakukan sistem unik dalam menjalankan pengawasan terhadap BUMN. Sistem tersebut dinamakan sistem amoba. Keunikan dari sistem ini adalah kerahasiaan dari anggota sebagai peran dalam tim dan karyawan BUMN melakukan rotasi antar anggota tim sehingga satu orang dapat menjalankan dan merasakan peran yang berbeda pada setiap penugasan. Dan perlu diketahui bahwa antara tim tidak saling mengetahui anggota tim lain. Kerahasiaan ini bertujuan untuk menjaga identitas anggota tim agar terhidar dari intimidasi dan ancaman dari pihak tertentu.

Sistem ini dimulai dengan pembagian tim dan SOP tiap tim ketika mejalankan tugas melalui situs website atau aplikasi yang menjamin keamanan informasi. Setelah itu, tim survey yang telah terbentuk membuat janji dengan perusahaan dan mengumpulkan seluruh data perusahaan yang dibutuhkan. Salah satu metode pengumpulan itu berupa interview kepada karyawan. Data yang didapat berupa riwayat keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Selain data keuangan, tim survey mengumpulkan laporan dari perencanaan hingga penyelesaian proyek perusahaan. Tim ini juga akan mengumpulkan informasi mengenai pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan. Pada akhirnya tim ini akan memberikan laporan berupa dokumen atau rekaman selama di lapangan.

Laporan tersebut kemudian dikirimkan secara online melalui website dan aplikasi yang hanya dapat dibuka oleh anggota tim analisis yang telah dibentuk. Jadi, tim survey akan langsung mengirim laporan tersebut ke server dan secara otomatis terkirim ke tim analisis. Namun,BPKPB harus menjamin keamanan website aplikasi agar aman dari perestas dan melakukan backup data. 

Tim analisis ,yang telah memegang dokumen, mulai menyusun laporan dengan analisa-analisa dari hasil temuan tim survey. Dari analisa ini dapat diketahui bila terdapat potensi praktek korupsi dalam BUMN. Hal ini menjadi salah satu bentuk pencegahan korupsi dalam BUMN. Selain itu, analisis ini akan mendeteksi kebolongan dana atau pengeluaran yang janggal dalam BUMN. Analisa ini dapat menjadi dasar pengungkapan kasus korupsi dalam BUMN.

Sama seperti sebelumnya, laporan telah dijadi kemudian diunggah kedalam website dan aplikasi kemudian diteruskan tim validasi. Tim ini akan menguji kelayakan dan kesesuaian laporan tersebut dengan keadaan yang sesungguhnya dan data  yang telah dikumpulkan oleh tim survey. Adanya tim validasi dapat mencegah suap antara tim survey dan perusahaan ataupun antara tim survey, tim analisis dan perusahaan jika terbongkarnya identitas anggota tim tersebut. Kemudian laporan telah teruji kelayakan disahkan oleh kepala BPKPB dan akan dilaporkan kepada mentri BUMN.

Setelah seluruh tim telah menyelesaikan tugasnya,tim dirombak lagi dan dilakukan rotasi antar tim untuk tugas perusahaan BUMN yang berbeda. Tiap tim dapat menyampaikan saran dan kritik dalam memperkokoh sistem amoba ini. Kemudian sistem amoba akan dimulai lagi dari awal pengumpulan data hingga laporankepadamenteri BUMN.

Sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat, BPKPB menerbitkan website dan aplikasi khusus mengenai kinerja BUMN. Berdasarkan laporan yang dibuat, BPKPB akan merilis arus keuangan BUMN dan proyek yang tengah digarap BUMN. Untuk menghindari kenaikan harga pada sektoer tertentu akibat informasi proyek BUMN, BPKPB akan merilis melalui website dan aplikasi bila kinerja proyek telah mencapai 20% dari target yang ditentukan. Selain itu, masyarakat dapat melaporkan BUMN yang terbukti melakukan praktek korupsi melalui fitur penggaduan dalam website dan aplikasi BPKPB. Selain itu, Masyarakat juga dapat memberikan kritik dan saran atas kinerja BPKPB. Masyarakat juga dapat memanfaatkan website dan aplikasi tersebut sebagai acuan dalam berinvestasi untuk memilih BUMN yang sesuai diinginkan.

Nantinya BPKPB akan berkeja sama dengan beberapa pihak lainnya diluar kementrian BUMN seperti KPK, dan BPK (Badan Pengawas Keuangan). KPK akan membantu BPKPB mengawasi tim BPKPB untuk tidak terlibat suap dengan perusahaan bersangkutan. Dan  BPKPB dapat membantu mengawasi BUMN dan memberikan laporan-laporan mengenai BUMN kepada KPK. Jika terdapat BUMN yang terbukti melakukan praktek korupsi maka BPKPB bersama KPK bekerja sama untuk mengangkat kasus tersebut ke ranah hukum.

Sementara itu, BPK berperan sebagai penasehat BUMN yang mengalami masalah keuangan yang sesuai dengan laporan yang telah dibuat BPKPB sebelumnya. BPK juga dapat membantu memberikan masukan mengenai strategi keuangan BUMN agar selaras dengan kondisi negara. Tentu saja hal ini dapat menjadi keuntungan bagi BUMN yang sedang mengalami masalah keuangan.

Selain menggungkap praktek korupsi di BUMN, laporan BPKPB dapat menjadi acuan investor untuk memilih BUMN yang tepat. BPKPB akan membuat daftar perusahaan BUMN dengan performa terbaik bedasarkan kategori sektor BUMN itu berada.BUMN dengan laporan yang baik akan menjadi proritas utama dalam menggait investor dalam kunjungan dinas kementrian BUMN. Sedangkan BUMN dengan laporan yang masih memuaskan maka akan dibimbing dan dipantau secara berkala oleh kementrian BUMN. Selain itu, BPKPB memberikan penghargaan berupa sertifikat kepada BUMN yang memiliki laporan keuangan yang baik. Hal ini dapat menciptakan persaingan positif antar BUMN untuk memberikan performa kinerja secara maksimal.

Pada akhirnya, BPKPB diharapkan menjadi badan terpercaya dalam memberikan laporan keuangan dan proyek BUMN. BUMN yang bebas korupsi akan membawa dampak perekonomian Indonesia yang lebih baik. Ekonomi yang baik akan menignkatkan kesejahtraan rakyat Indonesia. Maka dari itu. Perlunya kerja sama yang baik antar seluruh pihak untuk mencapai cita-cita BUMN Indonesia bebas korupsi pada masa mendatang.



Kembali ke artikel lainnya readers
© Copyright 2019. All Rights Reserved