Artikel
Obi Seprianto
Destinasi Pariwisata Indonesia

Harapan kepada presiden Jokowi untuk melihat Pengembangan UMKM di zaman Moderenisasi

Belum kokohnya fundamental perekonomian Indonesia saat ini, mendorong  pemerintah untuk terus memberdayakan  Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja  cukup besar dan memberi peluang bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang lebih cenderung menggunakan modal besar (capital intensive). Dalam sejarah, Indonesiapernah mencatat, krisis ekonomi yang menyebabkan jatuhnya perekonomian nasional. Banyak usaha-usaha yang berskala besar pada berbagai sektor termasuk industri, perdagangan, dan jasa yang mengalami stagnasi bahkan sampai terhenti aktifitasnya pada tahun 1998. Namun, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat bertahan dan menjadi pemulih perekonomian di tengah keterpurukan akibat krisis moneter pada berbagai sektor ekonomi.

Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Pengertian Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) sebagai berikut :

  1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
  2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi Kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
  3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh seorang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai mana di atur dalam undang-undang ini.

Jadi, UKMK adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi.UMKM juga berkontribusi aktif untuk bisa mengembangkan suatu daerah/wilayah sehingga dapat meningkatkan usahanya serta meminimalisir angka pengangguran dan kemiskinan disuatu daerah. Suatu usaha bisa di katakan berkembang baik jika proses usahanya berjalan dengan lancar dengan memaksimalkan pekerja dalam suatu produktifitas yang di jalaninya.

Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM (2011), UMKM yang berkembang di Indonesia saat ini terbagi menjadi beberapa kategori yaitu pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, listrik, gas, air bersih, perdagangan, hotel, restoran, jasa-jasa swasta, dan industri pengolahan yang salah satunya mencakup industri kreatif. Jumlah UMKM sangat besar diyakini dapat memebrikan sumbangan pada perekonomian nasional dan Peran penting tersebut telah mendorong banyak negara termasuk Indonesia untuk terus berupaya mengembangkan UMKM.Meskipun demikian, tidak banyak hasil-hasil penelitian yang bisa dijadikan benchmark (standard) bagi keberhasilan UMKM khususnya di Indonesia.  Di Indonesia, saat ini juga berbagaikendala dan permasalahan pun dihadapi pelaku UMKM seperti menyangkut penguasaan aspek produksi dan teknologi, pengembangan aspek pasar dan pemasaran, keterbatasan masalah keuangan dan akses kelembaga penyedia sumber keuangan baik bank maupun lembaga nonbank, serta kelemahan yang menyangkut aspek penguatan dan pengembangan SDM dalam menyikapi dinamika usaha yang semakin komperatif. Hal yang banyak dihadapi oleh pelaku UMKM terutama yang terkait dengan aspek pembiayaan dan aspek rendahnya kualitas SDM. Hal tersebut disikapi sebagai masalah yang tidak saja karena rendahnya akses UMKM yang mampu bankable akibat terbatasnya kepemilikan legalitas usaha dan tidak dimilikinya jaminan atau collateral yang memadai usaha pengembangan usahanya, juga terutama akibat kurangnya kreativitas SDM UMKM dalam mengoptimalkan potensi yang selama ini dimilikinya.

Secara lebih spesifik keterbatasan UMKM dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan bagi pengembang usahanya, diakibatkan oleh berbagai hal seperti :

  1. Tidak dimilikinya aspek legalitas usaha yang memadai sesuai dengan tuntutan lembaga penyedia pembiayaan (Perbankan)
  2. Hambatan untuk mengakses kredit karena kurangnya informasi dan edukasi yang memadai.
  3. Belum berfungsinya lembaga mediasi yang mempu menjembatani optimalisasi potensi UMKM dengan lembaga keuangan .
  4. Sebaran UMKM yang tidak terjangkau lembaga keuangan
  5. Peraturan pemerintah yang belum memihak kepada UMKM
  6. Belum adanya karakteristik profil UMKM yang sesuai dengan profil usaha yang dipilih pihak lembaga keuangan.
  7. Masih terbatasnya program-program pendampingan bagi UMKM dalam memberi penguatan manajemen usahanya.
  8. Terbatasnya program-program yang mampu memberi penguatan SDM UMKM dalam mengubah mindset (pola pikir) pengelolaan usahanya sehingga mampu mengoptimalkan potensi,kreativitas dan inovasi usaha untuk menjadi UMKM yang unggul dan mandiri dengan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pelaku UMKM seperti di atas, tentudalam struktur pemerintah yang baru ini, menuju indonesia maju dipandang perlu perhatian secara kusus untuk pelaku UMKM harus lebih intensif mendapatkan pendidikan dan pelatihan, mengetahui strategi pengembangan UMKM , pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi digitalisasi dan mengarah UMKM konvensional menuju UMKM kreatif. Karna kita semua tidak boleh menutup mata dari UMKM banyak menarik tenaga kerja, sehingga mengurangi pengangguran dan Perdayakan masyarakat kecil.

Dalam hal ini juga saya meminta kepada pemerintah jokowi untuk bisa melihat dan mengontrol secara ketat kinerja pemerintah daerah, karena seharusnya pemerintah daerah harus mampu berperan sebagai inisiator, fasilitator, mediator, koordinator atupun regulator demi untuk merealisasikan strategi pembangunan ekonomi yang berbasis pada UMKM. Seperti pemerintah melalui dinas-dinasnya dibawah koordinasi BAPPEDA harus mampu menyusun dan menerbitkan ”land scape” atau peta potensi sektor ekonomi UMKM ini secara jelas dalam berbagai aspeknya, yang nantinya dapat dijadikan acuan bagi lembaga-lembaga lainnya untuk mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan secara tepat. Dan juga dalam kaitannya dengan lembaga-lembaga dunia usaha, baik pengusaha UKMK maupun pengusaha besar, mereka selalu harus berupaya secara mandiri dan sukarela untuk melakukan langkah-langkah strategis dan realistis dalam berusaha serta tidak lepas dari jangkauan pemerintah.



Kembali ke artikel lainnya readers
© Copyright 2019. All Rights Reserved