Artikel
Makmur Dimila
Destinasi Pariwisata Indonesia

Memajukan Indonesia dengan Wisata Halal, Mungkinkah?

Beda pemimpin, beda pula kebijakan. Itu yang selalu saya khawatirkan setiap melihat pergantian kepemimpinan di berbagai instansi pemerintahan di Indonesia. Saya tidak ingin hal ini terjadi dalam dunia pariwisata Tanah Air yang menurut saya sudah on the track.

Presiden memang tidak berganti. Tapi susunan kabinet berubah. Sejumlah wajah baru mencuat. Wishnutama Kusubandio salah satu nama paling menyita perhatian publik. Praktisi media itu diberi amanah sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) sekaligus Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Baparekraf).

Tak hanya nama Pak Menteri, tapi juga nama kementerian berubah. Badan Ekonomi Kreatif yang telah meletakkan ‘pondasi’ pada periode pertama kepemimpinan Jokowi dileburkan (kembali) dalam Kementerian Pariwisata. Melalui tulisan ini, saya ingin menyampaikan aspirasi saya kepada Pak Presiden dan Kabinet Indonesia Maju-nya, terkhusus kepada Pak Tama—sapaan akrab Wishnutama Kusubandio.

Suatu sore di pengujung November 2019, selagi menikmati secangkir kopi arabika panas di kedai kopi di sudut Kota Banda Aceh, saya mendapati dokumen dari sebuah grup WhatsApp miliki stakeholder pariwisata di Aceh: “Program Strategis Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2019-2024” dalam format PDF. Itu ibarat durian runtuh bagi saya yang punya minat di dunia pariwisata.

Tentu saya penasaran, bagaimana kebijakan dan arah pariwisata Indonesia ke depan. Sebelum melahap semua isi dokumen itu, saya ter-flashback ke tahun 2016.

Kebetulan saat itu wisata halal sedang happening di Indonesia. Saking gencarnya Kementerian Pariwisata menggenjot wisata halal, komunitas volunteer pariwisata pun dibentuk: Generasi Pesona Indonesia (GenPI). Dan saya saat itu dipercayakan sebagai Ketua Genpi Aceh.

Kala itu, Kemenpar menggelar Kompetisi Pariwisata Halal Nasional (KPHN). Para pemenang dari setiap kategori kemudian mewakili Indonesia di ajang World Halal Tourism Awards (WHTA) 2016 yang terpusat di Abu Dhabi.

Kompetisi ini boleh dibilang termotivasi dari keberhasilan Lombok yang meraih dua penghargaan pada WHTA 2015. Lombok sebagai World Best Halal Honeymoon Destination dan World Best Halal Destination. Adapun KPHN diprakarsai oleh Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal (TP3H) Kementerian Pariwisata. Seluruh daerah (provinsi) di Tanah Air pun diajak berkompetisi. Tak ayal, GenPI yang sudah dibentuk di sejumlah daerah menjadi lokomotif mengajak masyarakat memenangkan daerahnya.

Di daerah saya, lintas sektor berkontribusi menggalang dukungan untuk ‘memvote’ Aceh secara online. Hasilnya, tiga gelar diraih: Aceh sebagai Destinasi Budaya Ramah Wisatawan Muslim Terbaik, Masjid Raya Baiturrahman sebagai Kategori Daya Tarik Wisata Terbaik, dan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda sebagai Bandara Ramah Wisatawan Muslim Terbaik.

Dua perwakilan Aceh dari 12 nominator Indonesia kemudian berkompetisi secara global pada WHTA 2016. Rakyat Indonesia memberikan dukungan secara masif. Alhasil, ke-12 perwakilan Indonesia meraih juara. Dari Aceh sendiri, Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda dinobatkan sebagai Bandara Ramah Wisatawan Muslim Terbaik Dunia dan Aceh sebagai Destinasi Wisata Budaya Halal Terbaik Dunia.

Prestasi dari WHTA itu mungkin belum begitu membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Tetapi paling penting, Indonesia sudah menapaki tangga menuju destinasi wisata halal terbaik dunia. Pariwisata kita setidaknya sudah terekspos dan diakui global, tinggal bagaimana pemerintah mengkonversinya menjadi sumber pemasukan dan kesejahteraan.

Statistik menunjukkan. Rata-rata pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia dalam lima tahun terakhir (2014-2018) mencapai 14% per tahun. Seperti dilansir katadata.co.id yang mengutip BPS, angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata kunjungan wisman pada kurun 2009-2013 yang hanya 9% per tahun.

Dari peningkatan kunjungan turis asing itu, apakah pariwisata Indonesia berhasil mendapat ceruk pasar wisman muslim? Menurut catatan BPS, wisman asal Timur Tengah yang berkunjung ke Indonesia meroket. Pada Juni 2019 misalnya, ada 36,5 ribu kunjungan wisman Timur Tengah, meningkat 529% atau lima kali lipat dari bulan sebelumnya yang hanya 5,8 ribu. Pertumbuhan terbesar datang dari Arab Saudi, yaitu naik 1.002,55% dari 2,4 ribu menjadi 26,4 ribu kunjungan. Selanjutnya wisman Uni Emirat Arab, naik 315,96% dari 200 menjadi 800 kunjungan. Berikutnya wisman Kuwait naik 536,45% dari 100 menjadi 700 kunjungan.

Angka-angka itu mengatakan kepada kita, Indonesia mulai diminati turis muslim dunia yang notabene berasal dari Timur Tengah. Bisa dipastikan, angka itu berpotensi terus bertambah bila kita melihat tren pejalan muslim dunia.

Global Muslim Travel Index (GMTI) mencatat, jumlah pejalan muslim dunia mencapai 140 juta orang pada 2018 dan diprediksi menjadi 160 juta orang pada 2020. Juga diprediksi wisatawan muslim global pada 2026 bakal menyentuh angka 230 juta orang. Dengan jumlah itu, total pengeluaran mereka bisa mencapai US$ 300 miliar.

Saya amati, selama kepemimpinan Pak Arief Yahya, Kemenpar memang kesannya cenderung mengejar angka-angka dan simbolisme seperti memasang logo branding Wonderful Indonesia di sejumlah titik pelayanan publik dan moda transportasi di Amerika dan Eropa—tampaknya memang lebih kepada berita-berita pariwisata yang viral dan sejumlah jargon dan istilah yang kadang sulit dimengerti.

Tetapi patut diakui, Arief Yahya berhasil meletakkan pondasi kuat di industri pariwisata Indonesia, yaitu menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata halal dunia. Buktinya menjelang berakhir jabatannya, CEO Pariwisata Indonesia itu berhasil membawa Indonesia menjadi destinasi wisata halal terbaik dunia versi GMTI 2019, yang diumumkan CrescentRating-Mastercard pada April lalu.

Indonesia berhasil masuk 10 besar dari 130 destinasi dari seluruh dunia. Indonesia bertengger di peringkat pertama standar GMTI dengan skor 78 bersama dengan Malaysia. Di bawah Indonesia dan Malaysia, menyusul Turki (skor 75), Arab Saudi keempat (skor 72), Uni Emirat Arab (skor 71). Berikutnya disusul Qatar (skor 68), Maroko (skor 67), Bahrain (skor 66), Oman (skor 66), dan Brunei Darussalam (skor 65).

Hasil ini menunjukkan tren positif bagi Indonesia yang mengalami peningkatan secara berjenjang dari rangking 6 di 2015, rangking 4 di 2016, rangking 3 di 2017, rangking 2 di 2018, dan akhirnya menduduki peringkat 1 di 2019.

Sebuah tonggak pariwisata telah berhasil ditancapkan Kabinet Kerja Jokowi dalam lima tahun belakangan, melalui Kemenpar, menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia. Ini sebenarnya sebuah sinyal bagi Kabinet Indonesia Maju di periode kedua Presiden Jokowi. Mestinya estafet itu dapat dilanjutkan.

Tak Ada Wisata Halal?

Apakah Pak Tama akan menjadi penyambung estafet wisata halal Indonesia? Mari pelajari dokumen tadi.

Dalam kerangka RPJMN 2020-2024, Kemenparekraf akan mengembangkan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, yaitu Danau Toba, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Tanjung Kelayang, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai.

Berikut ada 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Pembangunan 5 destinasi ini jadi program jangka pendek yang harus dirampungkan pada 31 Desember 2019.

Ada pula 10 lokasi pengembangan klaster ekonomi kreatif, yaitu Medan, Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bali, Makasar (semuanya masuk dalam lokasi Regenerasi Warisan Budaya) dan 3 Kawasan Ekonomi Kreatif: Maja Rangkas, Karawang, dan Malang.

Selanjutnya ada 21 Lokasi Regenerasi Warisan Budaya, yaitu Sabang (tak jauh dari tempat saya ngopi sambil membaca dokumen ini), Medan, Balige, Sawahlunto, Siak, Murtok, Palembang, Bandung, Singkawang, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Pasuruan, Banjarmasin, Buleleng, Ampenan, Sumbawa Besar, Makassar, Larantuka, Tidore, dan Banda Neira.

Ironisnya, dalam dokumen Program Strategis Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2019-2024 itu, tak satu kata pun menyinggung wisata halal. Meskipun program strategis itu masih bersifat normatif, namun saya patut khawatir, Pak Tama akan meninggalkan pondasi wisata halal yang sudah pada jalurnya saat ini.

Dalam kebijakan baru Kemenparekraf, boleh-boleh saja pemerintah membuat klasterisasi destinasi pariwisata baru (misal) dengan menghapus “10 Bali Baru”, “10 Destinasi Pariwisata Halal” yang sudah dikembangkan pada periode sebelumnya, tetapi wisata halal mestilah menjadi domain utama dalam membangun pariwisata Indonesia.

Kelak, bagaimanapun destinasi dikembangkan, wisata halal harus menjadi DNA-nya destinasi tersebut. Sebab pada hakikatnya, wisata halal bukan hanya memenuhi kebutuhan berwisata bagi pejalan muslim, tetapi juga bagaimana menyambut wisatawan non-muslim dengan pelayanan yang excellent sesuai nilai-nilai Islam yang Rahmatan lil ‘alamin.

Pun gagasan Pak Tama yang mengharapkan ke depan harus mengandalkan Quality Tourism atau Wisata Premium—aktivitas wisata yang menitikberatkan pada bagaimana wisatawan menghabiskan uang sebanyak-banyaknya ketika berkunjung ke Indonesia—itu sudah sangat tepat. Lebih-lebih bila  menargetkan wisatawan muslim dari Timur Tengah yang memang berlibur untuk “membuang duit” demi mendapatkan kepuasan yang hakiki.

Saya berharap pariwisata halal dan ekonomi kreatifnya bisa menjadi identitas pariwisata Indonesia ke depannya, bahkan menjadi identitas bangsa dalam memajukan Indonesia.

Semoga saya tak salah bahwa saat ini belum ada negara yang mengklaim sebagai pusat destinasi wisata halal pertama dan terbaik di dunia. Saya pikir, Kabinet Indonesia Maju harus mempertimbangkan peluang ini. Sebagai negara mayoritas muslim dan tren wisata halal global yang tengah naik, Indonesia bila perlu berani melakukan rebranding Brand Nation (saat ini Wonderful Indonesia) dengan menggunakan tagline yang lebih berfokus pada segmen wisata halal. Bisakah?



Kembali ke artikel lainnya readers
© Copyright 2019. All Rights Reserved