Artikel
Antoni Nur Arifin
Harapan Baru kepada Presiden Jokowi

Bisa Apa Kabinet Indonesia Maju?

20 Oktober 2019 merupakan hari yang bersejarah nan sakral bagi Bapak Joko Widodo dan bangsa Indonesia. Hari dilangsungkannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 2019. Janji sudah terucap, masyarakat Indonesia sudah memberikan kepercayaan arah bangsa Indonesia selama 5tahun kedepan kepada Presiden Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin. Saya dan seluruh warga masyarakat Indonesia sungguh berharap apa yang telah dibangun selama periode pertama dapat dilanjutkan dan semua janji manis yang terucap selama masa kampanye dapat terealisasi.

Data pertumbuhan ekonomi selama periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo bisa dikatakan cukup buruk. Hal itu sangat beralasan karena pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa keluar dari angka 5%, bahkan sangat jauh dengan apa yang di janjikan saat masa kampanye 2014 bahwa akan membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia diatas 7%. Apabila sentimen global yang menjadi alasan tidak bisa keluarnya Indonesia dari pertumbuhan ekonomi 5%, maka bisa dikatakan bahwa Pemerintahan Indonesia belum berdaulat. Menjadi suatu keharusan bagi Pemerintah untuk menciptakan kedaulatan dengan menyusun rencana bahkansampaimemikirkan skenario terburuk dan tidak hanya menyalahkan sentimen global untuk lepas dari masalah itu. Rendahnya tingkat inflasi dan jebolnya defisit transaksi berjalan terbesar sepanjang sejarah bangsa merupakan suatu catatan Pemerintah yang patut digarisbawahi. Terkendalinya inflasi seperti sekarang bukan berarti ekonomi dalam keadaan bagus, tetapi harus dilihat bahwa rendahnya angka inflasi itu karena minimnya perputaran uang dimasyarakat. Turunnya daya beli masyarakat yang berdampaklesunya bisnis properti maupun retailer yang terjadi selama ini terjadi menjadi salah satu bukti nyata minimnya perputaran uang dimasyarakat. Pemerintah saat ini begitu mahir dalam melakukan impor sampai melakukan impor hutang tetapi kurang dalam ekspor. Hal ini dibuktikan pada bulan September 2019, hutang Indonesia tembus diangka 5.545triliun rupiah.

Saya bukanlah pensil yang bisa melukis kebahagiaan, tapi izinkan saya jadi penghapus luka. Ini ada sedikit harapan dan saran dari saya untuk Pemerintah. Jebloknya data perekonomian ini harus bisa menjadi peringatan keras bagi Pemerintah untuk segera menemukan solusinya. Saya sangat berharap dan menyarankan Pemerintah untuk jangan pernah menjadikan hutang ataupun impor sebagai solusi atas semua masalah dan sebelum membangun harap dihitung terlebih dahulu social accounting-nya.

Pemerintah bisa meniru apa yang telah China dan Amerika lakukan, yaitu mencetak uang tanpa harus mengunakan underlying, baik dolar ataupun emas namun berbasis proyek. Amerika bisa mencetak uang sebebas-bebasnya sesuai dengan kebutuhan, tetapi juga tidak ada inflasi disana. Pemerintah juga harus berani menerapkan modern monetary theorytanpa harus tersandera oleh aturan IMF atau Bank Dunia. Sebagai contoh, jika pemerintah ingin membuat jalan tol dengan biaya 50T,langsung saja cetak uang 50Tsebagai pembiayaan, tetapi semua komponen harus lokal mulai dari tenaga kerja, bahan baku,material, semua harus lokal. Ketika swasta bergerak, UKM juga ikut bergerak dan otomatis perekonomian dapat tumbuh. Untuk menghindari inflasi, pendapatan dari jalan tol tersebut setelah beberapa tahunsudah setara dengan biaya yang dikeluarkan, maka uang 50T harus kembali atau ditarik ke bank sentral untuk dibakar. Hasilnya, proyek jadi tanpa menimbulkan inflasi, pengangguran terserap, dan UKM atau BUMN juga mendapat keuntungan.  Disamping mencetak uang tanpa harus ada underlying, tetapi hanya berbasis proyek, Indonesia itu kaya akan sumber daya alam. Terbitkan sovereign wealth fund untuk pendanaan.

Tetap dibukanya kuota impor baja berdampak ruginya Krakatau Steel dan menurunnya penjualan semen nasional ditengah gencarnya pembangunan infrastruktur menjadi bukti Pemerintah belum menjalankan amanat dari UUD 1945 yaitu “Negara Melindungi segenap tumpah darah Indonesia”.

Pembangunan infrastruktur statis (Jalan tol, bandara, pelabuhan) yang gencar dilakukan selama 4-5tahun belakangan ini dirasa belum optimal. Hal itu bisa dilihat dari biaya logistik Indonesia terhadap produk domestik bruto yang mencapai 24% dari PDB, jauh di atas negara-negara Asia lainnya seperti Malaysia (13%) dan Jepang (8%). Pemerintah harus meniru apa yang telah Amerika dan China lakukan yaitu dengan menciptakan kawasan ekonomi dan mengembangkan industri lokal terlebih dahulu,setelah itubaru menciptakan infrastruktur sebagai sarana pendukung, contohnya jalan tol. Dengan begitu, akan tercipta proses efisiensi untuk sektor transportasi dan otomatis berdampak positif pada kinerja industri tersebut. Efisiensi ini akan mendorong investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia sehingga bisa menggantikan komoditas yang masih menjadi tumpuan utama ekspor dengan hasil industri.

Salah satu cara untuk mengembangkan industri lokal adalah dengan mendorong industri iniagar dapat menghasilkan bahan baku, bahan baku menengah, dan bahan baku setengah jadi yang belum dapat diproduksi sendiri. Kondisi ini tercermin oleh banyaknya industri dalam negeri yang harus mengimpor bahan baku dan barang modal, sehingga berimbas pada transaksi berjalan yang defisit. Di samping itu, kuatnya sektor industri dapat mengurangi tingkat pengangguran, kemiskinan, dan menggerakan perekonomian.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, Industri membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni. Saya sungguh berharap kehadiran pemerintah untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan merata diseluruh pelosok negeri. Pemerintah harus memperbanyak pendidikan berbasis vokasi dan merombak seluruh kurikulum belajar dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Hal ini sungguh mendesak karena data statistik pada Februari 2019 menunjukkan bahwa karakteristik ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan tingkat pendidikan masih didominasi oleh lulusan sekolah menengah ke bawah (SD-SMP). Dengan itu juga menunjukkan bahwa sektor informal masih menjadi tumpuan penyerap tenaga kerja terbesar, semua terbukti dengan tingginya tingkat pengangguran lulusan pendidikan menengah atas (SMA-SMK) dan pendidikan tinggi (Diploma-S1). Kondisi ini disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan dan tidak adanya kesesuaian antara kurikulum bahan belajar dengan kebutuhan industri.

Monopoli BUMN dirasa telah membuat negara ini condong kedalam sistem ekonomi sosialis komunis. Untuk menjaga ketersediaan pasokan, memberikan pilihan harga atau produk bagi masyarakat, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat tanpa monopoli, saya berharap Presiden Joko Widodo bisa menghapus Kementrian BUMN dan merubahnya menjadi super holding layaknya Tamasek diSingapura. BUMN akan lebih leluasa dan fokus dalam pengembangan usaha tanpa pengaruh tekanan politik, dan masyarakat ataupun swasta UKM sangat diuntungkan dengan porsi keuntungannya masing-masing.

Dalam bidang hukum saya berharap Pemerintah dapat berpihak dan mendengarkan suara rakyat dalam merumuskan suatu UU atau peraturan. Hukum diIndonesia sangat kaku dan tidak praktis. Untuk membuat tindakan sah secara hukum, maka undang undang harus disesuaikan dengan kepentingan segelintir orang atau bangsa lain lewat wakil rakyat, yang lain tidak bukan adalah DPR. Ada ratusan anggota DPR yang disikat habis sama KPK. Bapak Presiden yang kami hormati, Penindakan dan pencegahan korupsi bukan bersifat substitutif namun bersifatkomplementer. Pencegahan korupsi oleh KPK tidak akan efektif ketika fungsi penindakan KPK dimarginalisasikan.

Dalam pidato Bapak Presiden setelah pelantikan kemarin, sama sekalitidak menyinggung topik pemberantasan korupsi. Perlu bapak ketahui bahwa tanpa pemberantasan korupsi yang kuat dan komprehensif, cita cita menjadikan Indonesia  negara maju dengan pendapatan Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita per bulan, Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai US$ 7 triliun, dan Indonesia masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen itu merupakan hal yang sangat sulit dicapai. Karena teori mengajarkan bahwa korupsi menghambat masuknya investasi, mengganggu kemudahan dalam berinvestasi, memperburuk ketimpangan pendapatan, dan korupsi menciptakan instabilitas ekonomi makro karena hutang eksternal cenderung lebih tinggi daripada penanaman modal asing.

Kepada Bapak Presiden,dengan kerendahan hati sayamemohon tolong terbitkan PERPU KPK agar KPK tetap kuat dan batalkan RUU KUHP ataupun RUU lainnya dengan segala pasal kontroversialnya. Gerakan mahasiswa mensinyalir bahwa ada yang tidak beres pada RUU KUHP dan menolak dengan keras karena dapat membisukan keadilan dan demokrasi di negara ini.

Teror dibuat adalah untuk menciptakan ketidakstabilan disuatu wilayah. Seiring berkembangnya waktu, terorisme telah bertransformasi yang awalnya menyerang kedubes atau objek vital sekarang fokus pada pusat keramaian masyarakat dan kantor pemerintahan. Intelijen merupakan garda terdepan pertahanan suatu negara. Untuk menciptakan keamanan dan kedaulatan negara, maka perkuat fungsi intelijen dimana tidak hanya terbatas pada fungsi spy, dan berlakukan para teroris dengan UU extra ordinary crime.

Harapan saya yang terakhir, tolong Bapak tinjau kembali kebijakan luar negeri. Jangan hanya condong kepada salah satu negara. Karena yang dinamakan politik bebas aktif adalah adanya konsolidasi yang kuat antar tiap negara, dan condong ke semua negara. Sebagai contoh, apabila miring ke China, juga harus miring ke US, ke Jepang, ke Korea dan negara lain lain.



Kembali ke artikel lainnya readers
© Copyright 2019. All Rights Reserved